KPK Periksa Lima Saksi untuk Kasus Suap Bupati Lampung Tengah
Adapun Kelima saksi yang dipanggil akan diperiksa soal peran anggota DPRD Lampung Tengah, J Natalis Sinaga
Penulis: Fahdi Fahlevi
Editor: Johnson Simanjuntak
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa lima orang saksi terkait kasus suap yang melibatkan Bupati Lampung Tengah Mustafa.
Kelima saksi yang dipanggil KPK hari ini antara lain: Gunawan, supir dari tersangka yang juga anggota DPRD lampung Tengah, Rusliyanto; Mawan, supir dari tersangka Wakil Ketua DPRD Lampung Tengah, J Natalis Sinaga; Anggota DPRD Lamoung Tengah, Zainuddin; Pengawal Pribadi Bupati Lampung Tengah, Erwin Mursalin; dan Andir Kadarisman, PNS yang juga merupakan anak buah dari Taufik, tersangka pemberi suap dari unsur Kadis Bina Marga Lampung Tengah.
"Para pihak yang dipanggil akan diminta keterangannya sebagai saksi untuk tersangka JNS(J Natalis Sinaga),"ujar Kabiro Humas KPK, Febri Diansyah, melalui pesan singkat.
Adapun Kelima saksi yang dipanggil akan diperiksa soal peran anggota DPRD Lampung Tengah, J Natalis Sinaga, yang berperan menerima uang suap untuk memuluskan peminjaman dana Rp 300 miliar kepada PT Sarana Multi Infrastruktur(PT SMI).
Baca: Pengemudi Ojek Cabuli Bocah di Motor Hingga Menangis
Diketahui, sebelumnya KPK juga telah memeriksa Sekretaris DPRD Lampung Tengah Syamsi Roli dan Kadis BPPKAD Kabupaten Lampung Tengah, Madani yang juga ditelisik soal peran Natalis Sinaga di kasus ini.
KPK lebih dulu menetapkan tiga tersangka dalam kasus dugaan suap persetujuan pinjaman daerah untuk APBD Lampung Tengah tahun anggaran 2018.
Ketiga tersangka itu antara lain, Wakil Ketua DPRD Lampung Tengah J Natalis Sinaga, anggota DPRD Lampung Tengah Rusliyanto dan Kepala Dinas Bina Marga Kabupaten Lampung Tengah Taufik Rahman.
Sehari setelahnya, KPK kembali menetapkan Bupati Lampung Tengah Mustafa sebagai tersangka dalam kasus ini.
Mustafa diduga secara bersama-sama menjadi pemberi suap kepada anggota DPRD Lampung Tengah agar menyetujui usulan pinjaman daerah kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) sebesar Rp300 miliar.