ACTA Dianggap Salah Alamat Mau Laporkan Jokowi ke Ombudsman
Advokat Cinta Tanah Air (ACTA) melaporkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Ombudsman Repu
Editor: Rachmat Hidayat
TRIBUNNEWS.COM,JAKARTA-Projo, organisasi militan pendukung Jokowi menilai rencana Advokat Cinta Tanah Air (ACTA) melaporkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Ombudsman Republik Indonesia (ORI) salah alamat.
Presiden Jokowi rencananya akan dilaporkan karena menggelar pertemuan dengan pengurus Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di Istana Negara minggu lalu.
"Hampir semua pemimpin Parpol di republik ini pernah bertemu Presiden Jokowi di Istana Negara, " ujar Budi Arie Setiadi , Ketua Umum Projo, Senin( 4/3/2018).
" Ombudsman merupakan lembaga untuk menampung semua pengaduan masyarakat yang berkaitan dengan pelayanan publik oleh negara. Sementara Istana Negara bukanlah domain pelayanan publik karena istana tidak mengadakan pelayanan publik harian, ” jelas Budi.
Istana Negara, lanjitnya, merupakan tempat bagi presiden menjalankan berbagai aktivitas baik itu protokoler kenegaraan, termasuk menerima tamu yang bersifat resmi ataupun informal.
Selain itu, penggunaan fasilitas negara seperti istana bagi kepentingan presiden untuk urusan resmi ataupun pribadi bukanlah domain aduan yang menjadi kewenangan Ombudsman.
Budi menegaskan kembali, apakah ada dugaan pelanggaran administrasi hanya karena Jokowi membahas soal politik dengan partai pendukungnya di Istana Negara.
"Presiden pernah melakukan sarapan pagi , makan siang atau makan malam dengan hampir seluruh Ketua Umum Parpol di Indonesia. Dengan Bu Megawati , Pak SBY , Surya Paloh , Muhaimin, Zulkifli Hasan , bahkan dengan Prabowo dan Presiden PKS. Semua partai tanpa terkecuali. Jadi biasa saja, " ujar Budi.
Namun di tahun politik yang makin riuh , Budi mengharapkan seluruh pihak yg pernah dan akan di undang ke Istana bertemu Presiden agar membuat pernyataan yg jangan sampai di plintir atau menjadi polemik berkepanjangan.
" Biasalah namanya partai anak muda bersemangat. Kami berharap polemik ini diakhiri. Masih banyak persoalan bangsa dan rakyat yg harus di tuntaskan," pungkas mantan Aktivis UI ini.