Respon Ketua Umum Golkar soal Pernyataan Ketua KPK 90% Calon Kepala Daerah Berpotensi Tersangka
Airlangga menjelaskan sistem rekrutmen kader partai Golkar memerhatikan integritas, kredibilitas dan elektibilitas.
Penulis: Ria anatasia
Editor: Hasanudin Aco
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menanggapi pernyataan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo terkait kuatnya potensi calon kepala daerah menjadi tersangka korupsi.
Airlangga mengatakan sudah mengumpulkan kader-kader partai untuk menandatangani pakta integritas demi menghindari tindakan yang berpotensi menjadi tindak korupsi.
"Tidak bisa berkomentar banyak karena itu kan baru satu statement. Kami sudah mengumpulkan kader partai Golkar dalam artian ke depan kita harus utamakan integritas, kami mendukung pemerintahan yang bersih," ucap Airlangga saat ditemui di Hotel Sari Pan Pasific, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Rabu (7/3/2018).
Baca: Calon Kepala Daerah Korupsi, Mendagri: Kami Tidak Bisa Intervensi KPK
Menteri Perindustrian ini menerangkan poin integritas Partai Golkar yaitu tidak melakukan tindakan transaksional atas nama partai atau jabatan yang dipercayakan.
Kader akan diberhentikan dari kepengurusan apabila terlibat kasus narkotik, korupsi, dan pidana lainnya.
Airlangga menjelaskan sistem rekrutmen kader partai Golkar memerhatikan integritas, kredibilitas dan elektibilitas.
"Ya tentu calon yang paling penting, selain mempunyai kredibilitas tertentu, elaktibilitas menjadi pertimbangan utama," kata Airlangga.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily mengapresiasi KPK yang tidak mengumumkan nama sebelum ada putusan yang final dan mengikat.
"Sebetulnya kita apresiasi pernyataan ketua KPK, beliau tidak mengumumkan kalau belum ada bukti yang kuat. Dia baru menyebutkan 90% dari beberapa artinya KPK hati-hati dalam mengumumkan. Kita apresiasi KPK karena menghormati proses (pilkada)," tutur Ace.
Anggota Komisi II DPR RI itu menganggap pernyata Agus sebagai peringatan untuk para calon kepala daerah untuk berhati-hati dalam proses pelaksanaan pilkada agar tidak melakukan tindak korupsi.
"Partai Golkar sebelum diwarning KPK, lebih dahulu mewarning kader-kadernya yang akan jadi calon kepala daerah agar tidak melakukan tindakan korupsi," pungkas Ace.
