Wakil Ketua DPR RI bidang Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Koorkesra), Fahri Hamzah menerima perwakilan aktivis Perhimpunan Masyarakat Madani (PRIMA), yang menyampaikan aspirasi terkait rencana DPR melalui BKSAP memberi penghargaan kepada Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani.

Pertemuan yang berlangsung di ruang kerja Wakil Ketua DPR bidang Koorkesra di lantai empat Gedung Nusantara III DPR RI, Senin (12/3/2018) kemarin, delegasi PRIMA meminta DPR membatalkan rencana memberikan penghargaan kepada menteri Sri Mulyani sebagai menteri perempuan berprestasi.

Bahkan secara simbolis, PRIMA menyerahkan dua poster kepada Fahri, yang bertuliskan “Sri Mulyani Tidak Pantas Terima Penghargaan dari DPR!” dan “Batalkan Penghargaan untuk Sri Mulyani”.

Menanggapi aspirasi yang disampaikan delegasi PRIMA, Fahri Hamzah menduga apa yang disampaikan Bambang Soesatyo selaku Ketua DPR RI hanya candaan. Tetapi kalau untuk mengetahui keseriusannya, itu bukan letaknya di Pimpinan DPR, tapi di Kaukus Perempuan Politik yang bekerjasama dengan BKSAP DPR.

“Itu rencana dari Kaukus Perempuan Politik yang akan menyelenggarakan international women’s day, makanya ada momen parlementarians juga. Itu adalah organisasi-organisasi kebangkutan perempuan. Mereka boleh dicek, ditanyakan,” kata Fahri.

Tetapi kalau yang disampaikan Ketua DPR Bambang Soesatyo itu sebagai improvisasi saja.

“Dan bahkan ada nada yang bercanda dari pak Bambang Soesatyo kalau menteri Sri Mulyani dikasih penghargaan oleh lembaga internasional, kita (DPR RI) juga bisa. Saya kira gitu ngomongnya,” jelas Fahri.

Sementara posisi DPR sebagai kelembagaan, menurut Fahri, itu tidak memasukan hal itu kepada keputusan pimpinan, tapi merupakan dinamika dari kaukus perempuan bukan keputusan.

“Kalau di Amerika sana istilahnya womens lobbies. Karena itu saya kira, baiknya nanti pernyataannya dibikin surat, nanti kita sampaikan ke kaukus perempuan dan BKSAP. Juga minta diundang untuk menyatakan advokasi terhadap sikap itu. Itu nanti bisa membuat lebih konkrit,” imbuhnya.

Sebab dipimpinan, tambah Fahri, bukan lah masalah pimpinan, karena mereka (kaukus perempuan) tidak mengatasnamakan DPR. “Itu bukan keputusan resmi dari DPR karena tidak dibawa ke paripurna,” tutupnya.

Sebelumnya, kepada Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah, delegasi PRIMA menyatakan penyesalannya dengan rencana DPR melalui BKSAP memberikan penghargaan kepada Sri Mulyani pada peringatan Hari Perempuan Internasional pada 14 Maret 2018 besok. Karena itu, mereka mendesak agar DPR RI membatalkan rencana tersebut.

Ketua Presidium PRIMA Sya’roni menegaskan Sri Mulani tidak pantas menerima penghargaan dari lembaga wakil rakyat karena prestasinya sebagai menteri keuangan sangat buruk dan tidak pro rakyat kecil. Pertumbuhan ekonomi tidak beranjak dari 5 persen, hutang menumpuk hingga Rp 4.636 triliun, dan nilai tukar rupiah ambruk.

“Tidak hanya terhadap dollar AS tetapi juga melemah terhadap sejumlah mata uang kawasan. Selain prestasi yang jeblok, kebijakannya juga sering tidak pro rakyat diantaranya mencabut berbagai subsidi,” katanya.

Sri Mulyani, sebut dia, juga pernah diperlakukan sebagai ‘musuh’ oleh mayoritas anggota DPR karena dianggap terlibat dalam skandal bailout Bank Century Rp 6,7 triliun. Bahkan rapat paripurna DPR merekomendasikan agar kasus ini diusut secara hukum.

Menindaklanjuti rekomendasi DPR, KPK telah memeriksa Sri Mulyani. Tetapi sayang kasus hingga kini tidak jelas penyelesainnya.

“Mestinya yang dilakukan DPR adalah mendesak KPK untuk segera menuntaskan kasus tersebut. Makanya aneh, orang yang dianggap terlibat dalam skandal kini akan diberi penghargaan prestisius,” imbuh Sya’roni.

PRIMA menyarankan bila DPR tetap ingin memberikan penghargaan kepada perempuan Indonesia, maka sebaiknya diberikan kepada ibu-ibu dari Gunung Kendeng, Jawa Tengah, yang berhari-hari demo dengan menyemen kaki di depan Istana Negara untuk menolak pembangunan pabrik semen. Terkhusus, penghargaan bisa diberikan kepada Ibu Patmi sebagai salah satu peserta aksi yang meninggal dunia dalam perjuangan tersebut.(*)