Ia juga mengingatkan seluruh civitas akademika di Indonesia agar tidak diam saja menghadapi ‘serangan’ global terutama radikalisme dan terorisme. Ia mengajak seluruh pihak bila ada penyimpangan yang terjadi dan berpotensi merusak keutuhan NKRI, harus segera disikapi dan tidak diam saja.

“Kita harus berani bersuara dan memiliki sense of crisis bila melihat ada penyimpangan, apalagi menyangkut radikalisme dan terorisme yang terjadi di lingkungan kita. Kalau dibiarkan dan tidak cepat diklarifikasi, nanti akan semakin berkembang dan masyarakat menganggap paham itu benar.

Cadilan change of agent (agen perubahan) demi mewujudkan Indonesia yang lebih baik lagi di masa mendatang,” papar mantan Sestama Lemhanas ini.

Tidak ketinggalan, Suhardi juga memaparkan strategi-strategi penanggulangan terorisme yang telah dan tengah dijalankan BNPT. Terutama upaya-upaya soft approach dengan merangkul mantan napi terorisme untuk menjadi agen perdamaian.

Saat ini, sudah ada 127 mantan napiter yang bergabung untuk membantu BNPT melakukan deradikalisasi, terutama kepada rekan-rekan mereka yang masih terpapar paham kekerasan.

Ia bercerita langkah pertama saat baru menjadi Kepala BNPT yaitu dengan ‘menyentuh’ para mantan teroris di kampungnya Amrozi dan pesantrennya Khaerul Ghazali di Deliserdang. Awalnya, ide itu banyak mendapat tentangan, bahkan dicibir oleh mantan teroris, terutama terpidana seumur hidup Ali Imron.

Namun ia benar mewujudkan tekad itu dengan mendatangi desa Tenggulun bahkan merangkul mantan teroris di sana. Tidak hanya itu, Suhardi juga menjadi inisiator membangun TPA dan masjid baik di Tenggulun maupun di pesantren Al Hidayah, Deliserdang.

“Penanggulangan terorisme tidak hanya dengan menindak (hard approach), tapi harus bisa menyentuh akar masalahnya. Mereka (mantan napiter) juga jangan dimarjinalkan agar tidak hopeless (hilang harapan) dan balik ke jaringannya. Terbukti sekarang kami sudah bisa merangkul 127 orang untuk bersama memerangi terorisme di Indonesia,” papar Suhardi.

Juga upaya paling gress BNPT yaitu “Silaturahmi Kebangsaan (Satukan) NKRI) dengan mempertemukan mantan napiter dan korban (penyintas). Pada pertemuan juga dihadirkan para menteri terkait seperti Menristek Dikti M Nasir, Mensos Idrus Marham, Menaker Hanif Dhakiri, dan perwakilan Kementerian Kesehatan, serta ditongkrongi Menkopolhukam Wiranto.

Dari pertemuan itu, dihasilkan kesepakatan bahwa para mantan napiter dan korban serta keluargnya akan dipermudah dalam mendapatkan pendidikan, bantuan sosial, pekerjaan, serta fasilitas kesehatan.