TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menampik jika tidak melapor kepada Presiden Joko Widodo mengenai pembahasan revisi UU MD3.

Banyak kalangan menilai pemerintah tidak konsisten karena ikut membahas UU MD3 namun presiden tidak mau menandatanganinya.

‎"Biarlah mereka membuat komentar masing-masing. saya yang tahu," ujar Yasonna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, (15/3/2018).

Menurut Yasonna keputusan pemerintah menyepakati UU MD3 bersama DPR karena pembahasan sangat dinamis.

Baca: Setya Novanto Ungkap Alasan Pilih Wakil Ketua MPR Mahyudi Jadi Saksi Meringankan

Yasonna juga mengaku tidak mendapat teguran dari Jokowi karena menyepakati UU MD3 yang sejumlah pasalnya mendapat penolakan sejumlah elemen masyarakat tersebut.

"Kan saya sudah ditanya tadi. Sudah dijawab. So for engga ada (teguran). Kan saya laporin ke pak Presiden, dinamikanya seperti apa di dalam itu. Kan kita mau reses. kita harus sah kan," paparnya.

Adapun keputusan Jokowi tidak menandatangani UU MD3 karena melihat perkembangan di masyarakat.

Menurut Yasonna masyarakat tidak perlu khawatir dengan UU MD3. Bila dirasa UU tersebut bertentangan dengan hak hak masyarakat maka dapat digugat di Mahkamah Konstitusi ( MK) .

‎"Kalau ada yang tidak setuju maka boleh digugat di Mahkamah Konstitusi. itulah ruang yang diberikan," katanya.