Tribun

UU MD3

Pegiat Antikorupsi: Masih Ada 2 Pilihan Bagi Presiden Jokowi Untuk Gugurkan UU MD3

Presiden Jokowi dapat menginisiasi perubahan terbatas pasal-pasal kontroversial dalam UU MD3.

Penulis: Srihandriatmo Malau
Editor: Adi Suhendi
Pegiat Antikorupsi: Masih Ada 2 Pilihan Bagi Presiden Jokowi Untuk Gugurkan UU MD3
TRIBUN JABAR/GANI KURNIAWAN
Ilustrasi. 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Srihandriatmo Malau

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ada dua pilihan yang bisa diambil Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menggugurkan Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) yang resmi diberi nomor dan tercatat dalam lembaran negara, Kamis (15/3/2018).

Pertama, imbuh dia, Presiden Jokowi dapat menginisiasi perubahan terbatas pasal-pasal kontroversial dalam UU MD3.

Kedua, Presiden Joko Widodo dapat menerbitkan Perppu sebagai respon atas mundurnya demokrasi.

Baca: Takmir Masjid Perlu Berperan Aktif Saring Informasi di Masjid

"Strategi menerbitkan Perppu ini juga pernah dilakukan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono saat masyarakat menolak pilkada tidak langsung melalui DPRD," ujar pegiat antikorupsi dari YAPPIKA-ActionAid, Hendrik Rosdinar kepada Tribunnews.com, Kamis (15/3/2018).

Seharusnya, lanjut dia, Presiden Jokowi tidak boleh kalah dari SBY dalam menentukan sikap.

Baca: Lebih 205 Ribu Orang Dukung Petisi Tolak UU MD3

Usep Hasan Sadikin dari Perludem menambahkan masyarakat sipil dulu pernah membuat petisi change.org/dukungpilkadalangsung yang ditandatangani 118 ribu orang.

Jika dibandingkan, dukungan publik untuk tolak UU MD3 ini hampir dua kali lipat lebih besar dibandingkan saat pilkada langsung dulu.

Halaman
12
Ikuti kami di
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas