TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Direktur Eksekutif Greenomics Indonesia Vanda Mutia Dewi menyarankan Ketua Majelis Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais, mempelajari data pelepasan kawasan hutan untuk perkebunan kepada sejumlah kelompok bisnis tertentu.

Hal itu terkait kritik Amien Rais kepada pemerintah, mengenai penguasaan lahan di Indonesia. Vanda mengatakan, hasil studi Greenomics Indonesia memperlihatkan bahwa selama periode 2004-2017, kawasan hutan yang dilepas untuk izin perkebunan kepada para pelaku bisnis tertentu, seluas lebih dari 2,4 juta hektare, atau lebih dari 36 kali lipat luas DKI Jakarta.

90 persen lebih dari izin-izin perkebunan yang telah diterbitkan itu, merupakan izin-izin ekspansi perkebunan sawit yang diberikan kepada para pelaku bisnis.

“Lebih dari 2,2 juta hektare, atau lebih dari 91 persen, atau setara lebih dari 33 kali lipat luas DKI Jakarta, izin-izin perkebunan tersebut diberikan pada periode Presiden SBY. Sedangkan izin-izin perkebunan yang diberikan pada era Presiden Joko Widodo, seluas lebih dari 200 ribu hektare, atau di bawah 9 persen,” ungkap Vanda melalui keterangan tertulis, Kamis (22/3/2018).

Zulkifli Hasan, Menteri Kehutanan periode 2009-2014, kata Vanda, memecahkan rekor sebagai menteri yang paling banyak memberikan izin perkebunan kepada para pelaku bisnis tertentu.

Zulkifli yang ketika itu menjabat Sekjen PAN, memberi perizinan kebun dengan luas 1,64 juta hektare, atau hampir 25 kali lipat luas DKI Jakarta.

Baca: Misteri Ratusan Kartu Indonesia Pintar Terkuak, Pemiliknya Ternyata Seorang Kurir Ekspedisi

Vanda menuturkan, izin-izin perkebunan yang diterbitkan oleh Zulkifli setara hampir 70 persen dari total luas izin perkebunan yang telah diberikan kepada para pebisnis selama periode 2004-2017.

"Angka tersebut belum termasuk luas areal perkebunan sawit yang ‘diputihkan’ dari stempel kawasan hutan, pada periode ketika Zulkifli Hasan menjabat sebagai Menteri Kehutanan," beber Vanda.

Sedangkan Menteri Kehutanan MS Kaban yang menjabat pada periode 2004-2009, menerbitkan izin-izin perkebunan kepada para pelaku bisnis tertentu seluas hampir 600 ribu hektare, atau setara hampir sembilan kali lipat luas DKI Jakarta.

Luas izin-izin perkebunan yang diberikan oleh MS Kaban tersebut, setara hampir 24 persen dari total luas izin yang diberikan selama 2004-2017.

Sedangkan izin perkebunan yang telah diterbitkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya melalui Kepala BKPM, seluas 216 ribu hektare, atau setara lebih dari tiga kali lipat luas DKI Jakarta, atau 8,9 persen dari total luas izin perkebunan kepada para pelaku bisnis tertentu selama 2004-2017.

“Data legal di atas sebaiknya perlu menjadi perhatian Pak Amien Rais, karena ketika kader PAN menjabat sebagai Menteri Kehutanan, justru tercatat sebagai juara pemberi izin-izin perkebunan kepada grup-grup bisnis tertentu, hingga hampir 25 kali lipat luas DKI Jakarta,” papar Vanda.

Menindaklanjuti pengumuman Presiden Jokowi pada pertengahan April 2016 soal moratorium ekspansi sawit pada hutan dengan tutupan yang masih baik, Greenomics meminta agar Inpres Moratorium tersebut dapat diterbitkan segera.

"Sehingga seluruh izin-izin perkebunan, terutama yang diterbitkan pada periode 2004-2017, memiliki dasar hukum untuk dievaluasi," ucapnya.