Akses berita lokal lebih cepat dan mudah melalui aplikasi TRIBUNnews
X
Tribun
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Redaksi
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
Desktop Version

Keputusan Pemecatan Dokter Terawan Ditunda

"Surat keputusan itu seharusnya bersifat rahasia, sangat disayangkan ini tersebar dan menimbulkan keresahan di masyarakat,"

Keputusan Pemecatan Dokter Terawan Ditunda
Kolase
Dokter Terawan 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) Prof Dr Ilham Oetana Marsis menyesalkan tersebarnya surat keputusan Majelis Kehormatan Etik Kedokteran (MKEK) mengenai pemecatan dokter Terawan Agus Putranto.

"Surat keputusan itu seharusnya bersifat rahasia, sangat disayangkan ini tersebar dan menimbulkan keresahan di masyarakat," ujar Marsis di Sekretariat PB IDI, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (9/4/2018).

Baca: Cegah Skimming, BI Minta Perbankan Percepat Penggunaan Chip di Kartu Debit

Ia juga mengatakan tindakan terapi dengan menggunakan metode Digital Substraction Angiogram (DSA) yang dilakukan Terawan menimbulkan kebingungan di kalangan masyarakat.

Menindaklanjuti hal di atas, berdasarkan Anggaran Dasar (AD) IDI Pasal 17 buti 4 dan Anggaran Rumah Tangga (ART) IDI Pasal 18 ayat (1) butir c yang memberikan kewenangan kepada Ketua Umum PB IDI, maka dilaksanakan rapat Majelis Pimpinan Pusat (MPP) pada tanggal 8 April 2018.

Baca: Adu Kuat Dendang Lagu Rizky Febian, 3 Finalis Indonesian Idol Unjuk Kebolehan Malam Ini

Dihadiri oleh seluruh unsur pimpinan pusat yaitu Ketua Umum PB IDI, Ketua MKEK, Majelis Kolegium Kedokteran Indonesia Kedokteran (MKKI) dan Majelis Pengembangan Pelayanan Kedokteran (MPPK).

Rapat tersebut memutuskan bahwa PB IDI menunda melaksanakan putusan MKEK karena keadaan tertentu.

"Oleh karenanya ditegaskan bahwa hingga saat ini dokter T masih berstatus sebagai anggota IDI," ungkapnya.

Selain itu, Marsis juga merekomendasikan penilaian terhadap tindakan terapi dengan metode DSA atau Brain Wash dilakukan oleh Tim Health Technology Assessment (HTA) Kementerian Kesehatan RI pada rapat MPP kemarin.

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas