TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA-Aksi pembersihan loyalis Anis Matta dan pemecatan sejumlah pimpinan DPW, tak bisa dipungkiri terkait dengan kontestasi Capres PKS yang berjumlah sembilan orang. Nama Anies Matta salah satunya. Hal ini diungkap oleh mantan Wasekjen PKS, Mahfuz Sidik.

Menurutnya, dibanding calon lainnya, Anies Matta terlihat yang paling masif melakukan sosialisasi. Spanduk, baliho dan bahkan billboard ukuran besar menyebar di hampir semua kota/kabupaten. Mengusung slogan #AranBaruIndonesia, kemunculan Anis Matta menjadi fenomenal.

Minggu (8/4/2018) kemarin, Anis Matta meresmikan jaringan relawan AMPM (Anis Matta Pemimpin Muda) di Denpasar, Bali. Mengejutkan, karena dihadiri hampir ribuan massa berkaos seragam warna hitam.

Selain Anis, yang belakangan muncul dan bahkan mengundang reaksi dari Presiden Jokowi adalah Mardani Ali Sera. Mengusung slogan #2019GANTIPRESIDEN, Mardani melakukan sosialisasi melalui media sosial dan penggalangan dukungan.

Lengkap dengan atribut kaos, gelang dan topi. Meski masuk dalam bursa capres PKS, namun Mardani tidak terang-terangan mengenalkan dirinya sebagai capres.

Nama besar lain seperti Hidayat Nur Wahid, Ahmad Heryawan dan Irwan Prayitno nyaris tidak terdengar dan terlihat aksi sosialisasinya. Begitu pula Presiden PKS Mukhamad Sokhibul Iman dan Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Al-Jufri.

"Fakta ini mengundang pertanyaan di banyak kalangan. Kenapa hanya Anis Matta dan Mardani Ali Sera yang tampil? Lalu kenapa ada aksi pembersihan loyalis Anis Matta? Tidak mudah menggali jawabannya, karena pada umumnya pengurus PKS yang dihubungi enggan berkomentar," kata Mahfuz, Senin (9/4/2018).

Dua sosok capres di PKS, Anis Matta dan Mardani menurutnya berani secara terbuka menantang Jokowi di pilpres 2019. Bedanya Mardani dengan gerakan #2019GANTIPRESIDEN, sementara Anis Matta dengan gerakan #ArahBaruIndonesia. "Capres PKS yang lain nampaknya tidak manuver wacana dan gerakan. Entah apa sebabnya.

“Setidaknya 4 atau 5 orang yang ingin kontestasi. Masing-masing mungkin punya cara dan kartu yang berbeda. Misalnya yang menjabat gubernur akan gunakan kartu kepala daerah, yang menjabat presiden atau pimpinan majlis syuro juga akan pakai kartu pimpinan tinggi partai. Yang mantan menteri bisa jadi akan pakai kartu “pengalaman di pemerintahan”," kata Mahfuz.

Mahfuz menegaskan kontestasi itu harus dilihat di atas dan di bawah permukaan. Kalau di atas permukaan yang nampak hanya Anis dan Mardani. Tapi menyelam di bawah, ada kontestasi keras diantara 4-5 calon lainnya. Tidak dikerucutkan sembilan  calon kepada satu nama saja, Mahfuz mengaku tidak tahu persis.

“Urusan 9 capres ini agak remang-remang. Banyak kader dan pengurus partai juga tidak tahu akan dikelola seperti apa dan akan dibawa kemana ujungnya,” ungkap Mahfuz heran.

Menurut mantan wasekjen PKS era presiden Anis Matta ini, mengerucutkan 9 nama ke hanya satu nama, tentu ada syarat dan konsekuensinya.

“Harus jelas dulu proyeksi partai koalisi dan pasangan calonnya. Apakah paslonnya dengan Jokowi, Prabowo atau sosok baru di luar keduanya. Ini penting, bagian strategi pemenangan. Sarat harus dipenuhi calon, dari sisi kompetensi dan kapabilitas, sama pentingnya.” Mahfuz mengungkapkan.

Mahfuz kemudian menceritakan, beredar informasi bahwa saat terjadi komunikasi pimpinan Gerindra dan pimpinan PKS tentang koalisi Pilpres 2019, dibahas tentang komitmen pendanaan pemenangan dari paslon yang diajukan kedua partai tersebut jika berkoalisi.