Laporan Wartawan Tribunnews.com, Glery Lazuardi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI mengindikasikan ribuan aparat sipil negara (ASN) tidak netral selama penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2018.

"Sudah banyak sekali. Sebulan lalu, kami melaunching 442. Hari ini, saya kira di atas 1000. Salah satu daerah yang paling besar di Sulteng sekitar 200-an," tutur Anggota Bawaslu RI, Mochammad Afifudin, dalam diskusi bertema "Peran Media Dalam Melawan Hoaks, Ujaran Kebencian dan SARA" di Sentul Bogor, Jawa Barat, Sabtu (14/4/2018).

Dia menjelaskan, bentuk ketidaknetralan itu di antaranya mobilisasi ASN datang di kegiatan-kegiatan partai politik.

Baca: Mengintip Kehidupan Perkawinan Campuran WNA-WNI, Suami Bule Terkendala Izin Tinggal

Dia mencontohkan, di beberapa daerah ditemukan kepala dinas datang ke acara partai.

Setelah menerima laporan adanya dugaan pelanggaran itu, pihaknya menindaklanjuti laporan berkoordinasi dengan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).

"Dan ini sudah ditindak lanjuti dengan berkoordinasi dengan KSN di bawah Kemenpan RB terhadap ASN yang tidak netral. Dan semua yang tidak netral akan kami proses," ujarnya.

Untuk sanksi, dia menegaskan, masing-masing pelanggaran ada sanksi berupa pidana dan administrasi.

Sehingga, dia menilai perlu mengklasifikasikan jenis pelanggaran tersebut.

Baca: Cuaca Panas dan Terik di Bali Terjadi Akibat Gerak Semu Matahari

"Kemudian kalau dia melakukan politik uang, struktur, sistematis dan masif dan orang yang melakukan pelaporan dana kampanye yang tidak sesuai," tambahnya.

Penyelenggaran Pilkada 2018 akan dilangsungkan di 171 daerah.

Jika mengacu Daftar Penduduk Pemilih Potensial Pemilu (DP4) Pilkada serentak 2018, maka 85 persen dari prediksi jumlah pemilih di pemilu 2019.

Hadir juga dalam diskusi tersebut, Anggota Dewan Pers Jimmy Silalahi, Kabag Publikasi Sosialisasi Informasi KPU, Robby Leo; Komisioner Korbid Pengawasan Isi Siaran KPI, Hardly Stefano; Sekretaris Ditjen Aplikasi dan Informatika Kominf, Maria F Barata; dan Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Usep Hasan Sadikin.