TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Umum PPP Romahurmuziy memerintahkan seluruh kadernya secara aktif melawan isu komunis yang dituduhkan kepada Presiden Joko Widodo.

Romi, sapaan Romahurmuziy, mengatakan, isu komunis yang dituduhkan kepada Jokowi murni rekayasa dan dimunculkan saat Pilpres 2014 kala berhadapan dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.

Isu tersebut diembuskan melalui tabloid Obor Rakyat.

"Bukti hoaks dan palsunya Obor Rakyat, pemred dan redpel-nya sudah divonis penjara pada 22 November 2016. Saat Gerindra, PKS, dan PAN bersama PDI-P mengusung Jokowi sebagai Wali Kota Solo 2010 tak pernah ada isu PKI," kata Romi melalui keterangan tertulis, Selasa (17/4/2018).

Pada Pilkada Solo 2010, Romi mengatakan, saat itu PPP mengusung calon selain Jokowi.

Baca: Gagal di PPP, Yani Dinilai Sulit Bawa Pemilih ke PBB

Namun, isu PKI saat itu tak pernah muncul.

Dengan demikian, kata dia, isu PKI jelas bukan berasal dari partai yang tak mengusung Jokowi di Pilkada Solo 2010.

Ia menambahkan, jika isu itu berasal dari PPP dan partai lain yang tak mengusung Jokowi di Pilkada Solo 2010, tentunya sudah muncul jauh sebelum Pilpres 2014.

"Kita perlu menjelaskan agar kader-kader PPP yang masih disesatkan orang dengan pemahaman bahwa Jokowi itu berbau komunis mendapat penjelasan yang rasional bahwa dukungan PPP ke Jokowi 2019 murni karena pribadinya yang bersahaja," ucap Romi.

"Beliau berangkat dari dan dekat dengan rakyat, kinerjanya nyata terukur, dan jelas tak ada hubungannya dengan komunis," lanjutnya.

Jokowi sebelumnya memberi peringatan keras kepada orang yang menyebarkan fitnah bahwa dirinya terkait dengan PKI.

Peringatan ini disampaikan Jokowi saat menghadiri pembagian sertifikat kepada warga di Alun-alun Kota Serang, Banten, Rabu (14/3/2018).

Awalnya, Jokowi mengingatkan masyarakat agar tidak terprovokasi dengan hoaks dan fitnah yang bertebaran di media sosial jelang pemilihan kepala daerah.