TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA-Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Demokrat meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuntaskan tiga kasus besar yang selama ini menjadi perhatian masyarakat. Tiga kasus besar yang dimaksud Demokrat tersebut yakni, kasus bailout Centuty, kasus BLBI dan kasus korupsi E-KTP. 

"Kami meminta KPK agar menuntaskan 3 kasus besar itu. Jika perlu, akhir tahun ini kasus itu harus dituntaskan," kata Ketua DPP Partai Demokrat Bidang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Partai Demokrat Jemmy Setiawan Rabu (18/4/2018) kemarin.

Alasan dibongkarnya tiga kasus korupsi tersebut, kata Jemmy, agar tahun politik ini tidak semakin gaduh dengan hal ini. Jadi, apapun alasannya KPK harus menuntaskan kasus itu. "Jangan jadikan kasus ini sebagai alat transaksi kekuasaan. Upaya kanalisasi dari kasus yang sudah nyata, melibatkan bayak nama besar seperti kasus E - KTP dan BLBI," ujarnya.

Jemmy menegaskan kembali, keputusan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan yang mengabulkan gugatan harus dihormati bersama.  Meski kata Jemmy, dalam proses putusan praperadilan PN jakpus masih menjadi putusan yang tidak wajar karena keluar dari kamar hukum acara yang sudah menjadi pakem rujukan pidana.

"Untuk itu Mahkamah Agung (MA) harus turun meluruskan putusan praperadilan PN Jakarta Selatan ini menjadi penting agar kontruksi hukum kita tidak salah kaprah. Silahkan kasus Century, E-KTP dan BLBI dituntaskan seterang-terangnya. Biar publik juga tahu siapa yang terlibat. Karena ini kasus PR lama yang harus diselesaikan KPK," jelas Jemmy.

"Agar kasus tuntas di tahun ini agar masyarakat bisa memilih secara jernih partai mana yang layak mereka pilih sebagai pilihan politik di 2019 nanti. Biar publik juga tahu partai mana yang bersih," pungkasnya.