TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Direktur Lembaga Kajian dan Pemberdayaan Masyarakat (Lekat), Abdul Fatah menyayangkan isu Tenaga Kerja Asing (TKA) dipolitisasi sedemikian rupa sehingga menimbulkan ketakutan masyarakat.

Padahal, basis argumentasi kaum penyebar isu TKA tidak jelas dan bertentangan dengan fakta yang ada di lapangan.

"Terutama isu masuknya pekerja dari Tiongkok ke Indonesia. Isu tersebut digoreng sedemikian rupa, seolah-olah benar adanya. Sungguh sangat disayangkan, padahal pemerintah saat ini telah bekerja dengan baik mengatasi persoalan ketenaga kerjaan," ujarnya dalam diskusi yang mengambil tema "Darurat TKA, Fakta atau Realitas?" di Jakarta, Jumat (27/4/2018).

Fatah mengingatkan bahwa saat ini Indonesia menjadi bagian ASEAN Free Trade Area (AFTA).

Yang artinya menjadi kawasan bebas aliran barang, jasa, investasi, pemodalan dan tenaga kerja. Singkatnya, Indonesia menjadi bagian dari globalisasi itu sendiri.

"AFTA jangan dilihat sebagai bahaya, tapi sebagai peluang sekaligus tantangan," ujarnya.

Baca: Soal Polemik Tenaga Kerja Asing, Moeldoko: Presiden Tidak Akan Korbankan Negara

Pria berkumis tebal itu menegaskan, sebuah bangsa tidak akan kehilangan identitas dan jati dirinya menjadi bangsa yang terbuka.

Faktanya, China menguasai surat utang Amerika US$ 1,15 teriliun, apakah otamatis Amerika dicaplok China. Jawaban sudah pasti Tidak.

Selain itu, kata dia, Arab investasi di China mencapai angka 870 teriliyun. Apakah kemudian rakyat China terkencing-kecing merasa dijajah oleh Arab.

Amerika investasi sebanyak Rp 122 triliun ke Singapura, apakah warga Singapura otamatis jadi antek asing.

"Sebanyak 252.000 TKI bekerja di Taiwan. Apakah rakyat Taiwan merasa dijajah Indonesia. Jumlah TKI yang bekerja di China 81.000, sementara TKI di Hongkong 153.0 00, Macau 16.000, apakah rakyat China, Hongkong dan Macau merasa di jajah oleh Indonesia. Tidak sama sekali," tegas Fatah.

Kenyataanya, urai Fatah, TKA yang bekerja di Indonesia sebanyak 74.183 orang. Sebanyak 21.271 ribu berasal dari China, disusul Jepang dan lain-lain. Tapi sebagian dari elit sudah terkencing-kencing merasa dijajah China.

"Mengapa rakyat negara-negara dimana TKI kita berkerja tersebut bisa menggunakan nalarnya dengan benar. Karena mereka bisa membedakan antara bisnis dengan kedaulatan negara. Masyarakat modern sudah tidak mempermasalahkan lagi perbedaan keyakinan. Mereka bersama-sama membangun peradaban," katanya.

Pernyataan senada dilontarkan peneliti muda Paramadina Public Policies, M Ihsan. Menurutnya, TKA dibutuhkan di Indonesia untuk alih teknologi.

Sebab, hampir semua negara yang melakukan investasi selalu menyertakan tenga-tenaga handalnya untuk mengoperasionalkan alat-alat berat atau untuk mengawal investasi yang dilakukan.

"Hal ini merupakan fenome yang wajar. Tidak terkecuali dengan tenaga kerja dari Tiongkok. Tidak mungkin ada negara mau investasi tanpa melakukan kontrol atas modal yang dikeluarkan," ucapnya.

Berdasarkan data 2017, ungkap Ihsan, jumlah TKA yang bekerja di Indonesia sebanyak 85.974 orang. Jika dibandingkan dengan jumlah penduduk Indonesia saat ini, berarti masih kurang dari 0,1 persen. Sementara itu, jumlah Tenaga Kerja dari Tiongkok di Indonesia ada 24.000.

"Angka ini relatif kecil jika dibandingkan dnegan jumlah Tenaga Kerja Asing secara keseluruhan yang mencapai 160.000," tandasnya.