TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani meminta Komisi VI memanggil menteri BUMN Rini Soemarno untuk meminta klarifkasi soal rekaman percakapannya dengan Direktur Utama PLN Sofyan Basyir.

Rekaman yang diduga membicarakan bagi-bagi kue investasi proyek penyediaan energi antara PLN dan Pertamina tersebut menjadi viral di media sosial.

‎"Sebaiknya menurut saya dikonfirmasi terkait kebenaran hal tersebut. menurut saya dipanggil karena ini menurut saya jadi sesuatu yang tidak baik," kata Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, (30/4/2018).

Muzani mengatakan selama ini Rini Soemarno‎ diboikot oleh DPR dalam setiap rapat kerja, namun untuk kasus ini menurutnya sebaiknya menteri BUMN itu dipanggil. Muzani mengatakan diboikotnya Rini Soemarno menyebabkan ia bekerja tanpa kontrol. Sehingga muncul perkara percakapa‎nnya dengan Dirut PLN.

"Sehingga akhirnya yang terjadi sekarang ini percakapan-percakapan. apa benar atau tidak tentu harus dikonfirmasi kan apakah itu hoax atau tidak tentu harus dikonfirmasi ke pihak-pihak yang bersangkutan bahwa kalau itu betul ini adalah sebuah skandal," pungkasnya.

Sebelumnya Rini diboikot oleh DPR dalam setiap rapat kerja. Pemboikotan tersebut sebagai konsekuensi hasil pansus rekomendasi Pansus Pelindo II. Salah satu rekomendasi pansus Pelindo II akhir desember 2015 yakni meminta Presiden mencopot Rini Soemarno. Rini dianggap bertanggungjawan atas kontrak JICT antara Pelindo II dengan HPH yang diduga menguntungkan asing dan merugikan negara.

Sementara itu percakapa‎n Rini dan dan Dirut PLN yang viral di media diduga membicarakan pembagian komisi antara PLN dan Pertamina. Dalam percakapan tersebut disebutkan nama Ari yang diduga merupakan Ari Soemarno, kakak dari Rini Soemarno. Oleh karena itu sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto sempat menghimbau kepada Rini untuk tidak mebawa-bawa kepentingan keluarga dalam proyek negara.