TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -  Jangan terlalu dipaksakan Jusuf Kalla (JK) kembali disandingkan dengan Joko Widodo (Jokowi) dalam Pemilihan Presiden 2019 mendatang.

Hal itu disampaikan Pengamat komunikasi politik dari Universitas Paramadina, Hendri Satrio kepada Tribunnews.com, Kamis (3/5/2018).

"Hati-hati langkah mundur terhadap upaya untuk meloloskan JK sebagai Cawapres Jokowi lagi," ujar Pendiri Lembaga Survei Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia (KedaiKOPI) ini.

Menurut Hendri Satrio, reformasi akan gagal jika batasan jabatan Presiden dan Wakil Presiden tidak dibatasi.

"Seharusnya tidak dipaksakan untuk menjadikan JK menjadi pendampingi Jokowi. Dan harus berpikir untuk masa depan," pesannya.

Baca: Versi Survei Indikator, Anies dan Gatot Kalah Telak Bila Head to Head dengan Jokowi

Jauh lebih baik dia menyarankan agar JK maju sebagai Calon Presiden (Capres), jika memang ingin berbakti kembali untuk bangsa dan negara ini.

"Jika ingin terus berbakti kepada negara ini, ada jalur sebagai Capres. Gunakan saja jalur itu," tegasnya.

Koordinator Bidang Perekonomian Partai Golkar Aziz Syamsuddin menilai Wakil Presiden JK masih bisa menjadi calon wapres alternatif untuk mendampingi Presiden Joko Widodo.

Bahkan, ia menilai JK bisa menjadi penengah di antara partai koalisi pengusung Jokowi.

"Bisa jadi peneduh, dan seperti pohon beringin bisa jadi penengah terhadap seluruh instrumen-instrumen yang ada di masyarakat," kata Aziz di Kantor DPP Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Rabu (2/5/2018).

Aziz bahkan menyatakan, partainya akan mendukung jika Kalla dipilih sebagai cawapres. Apalagi, Partai Golkar telah menyerahkan sepenuhnya hal itu kepada Jokowi.

Terlebih, kata Aziz, JK merupakan mantan ketua umum Partai Golkar, sehingga punya basis massa yang kuat, khususnya di Indonesia Timur.

Ketokohan JK, di Indonesia Timur, menurut Aziz, akan mendongkrak elektabilitas Jokowi di sana.