TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Rangkaian Apel Kasatwil 2018 memasuki hari terakhir pada Jumat (4/5/2018). Acara ini dihadiri oleh Wakil Presiden Indonesia, Muhammad Jusuf Kalla.

Sebanyak 28 anggota Polri menjadi Jajar Kehormatan menyambut kedatangan Wakil Presiden diiringi semarak tabuhan 18 drum yang dimainkan oleh personil gabungan TNI dan Polri di depan aula Mutiara Auditorium PTIK, Jakarta.

Sesuai keterangan dari Divisi Humas Mabes Polri, Kehadiran Wakil Presiden dalam rangka memberikan arahan terkait kamtibmas.

Kegiatan yang dihadiri oleh seluruh Kapolda, Kapolres, Pejabat Utama Mabes Polri, penasehat ahli serta anggota di luar struktur ini diawali dengan sambutan dari Kapolri Jenderal Polisi Muhammad Tito Karnavian, yang menyatakan untuk memaksimalkan arahan yang diberikan maka kegiatan ini turut disaksikan oleh para wakil kepolisian daerah dan pejabat utama Polda secara langsung melalui video conference.

Kegiatan apel yang biasanya dilaksanakan pada pertengahan tahun, kini dilaksanakan lebih awal mengingat pentingnya menyamakan persepsi dalam menghadapi agenda-agenda besar yaang sudah semakin dekat.

Untuk itu, Kapolri melaporkan kepada Jusuf Kalla bahwa situasi aman terkendali untuk saat ini, terutama dalam menyambut Ramadhan tidak ada aksi sweeping yang dilakukan oleh kelompok tertentu.

Kapolri dalam kesempatannya juga menjelaskan program Promoter 2018-2019 adalah singkatan dari konsep dan tujuan untuk meraih kepercayaan publik dengan mengikuti perkembangan teknologi dan modernisasi.

Laporan tersebut disambut oleh Jusuf Kalla dengan ucapan terimakasih atas nama pemerintah kepada seluruh anggota Polri melalui pengabdiannya memberikan rasa aman kepada bangsa dan masyarakat.

Karena menurut pandangan Wapres, suatu bangsa yang ingin maju seperti Indonesia tentu memiliki masalah sosial, ekonomi, politik yang saling berkaitan.

Apabila masyarakat aman dan tertib tentu lingkungan sosial akan damai disusul dengan politik yang sehat hingga menciptakan ekonomi yang baik dan maju.

Menurut Jusuf Kalla, syarat pokok kemajuan bangsa adalah keamanan mengingat Indonesia memiliki pengalaman dalam masalah sosial tahun 1998 yang menimbulkan krisis dan kericuhan hingga berujung turunnya pemerintahan.

Untuk itu, seluruh aspek perlu diperhatikan dan Polri dituntut memiliki pengetahuan luas terlebih tentang perkembangan teknologi.

Tercatat pertumbuhan kepemilikan telepon seluler saat ini mencapai 100 persen setiap satu setengah tahun dan menimbulkan banyak masalah dengan maraknya berita-berita hoax yang beredar di masyarakat melalui jejaring media sosial. Maka sesuai dengan programnya yaitu PROMOTER, polisi harus profesional, modern dan terpercaya.

Hal lain yang disinggung oleh Jusuf Kalla adalah reformasi yang menimbulkan tiga perubahan pokok yaitu, pemerintah yang lebih demokratis, otonomi daerah dan kebebasan berpendapat yang secara keseluruhan mempengaruhi sistem pemerintah dalam pemberian keputusan yang akan diikuti oleh Polri.

Jusuf Kalla juga menegaskan bahwa, “tujuan utama kita duduk disini adalah bagaimana mencapai kesejahteraan bagi rakyat dan menjaga perdamaian."

Maka tugas kepolisian adalah memahami masalah-masalah yang ada di masyarakat, terutama prinsip agama untuk menekan timbulnya radikalisme.

Terkait dengan Perpres Nomor 20 Tahun 2018 tentang Tenaga Kerja Asing disampaikan jika intinya untuk mempermudah perizinan apabila tenaga asing sudah masuk ke Indonesia maka tidak harus memperbarui izin kerjanya selama 2 tahun.

TNI Polri diharapkan mampu memberikan rasa aman secara menyeluruh demi menekan angka kriminalitas akibat tingginya pengangguran.