Namun bukan rekomendasi 200 mubalig melainkan Pemerintah berhubungan dengan MUI (Majelis Ulama Indonesia)

"Karena memang MUI dihadirkan sebagai penghubung antara ulama dan umaro (pemerintah) dan penterjemah timbal balik antara umat dan pemerintah guna mensukseskan pembangunan nasional," kata dia.

Termasuk di dalamnya, imbuhnya, nilai kebangsaan yang dikehendaki pemerintah.

Untuk itu kata dia, biarkanlah MUI yang mengkomunikasikan hal tersebut kepada para ulama, umaro dan masyarakat dan bagaimana cara terbaik pelaksanaannya.

Sebelumnya, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menegaskan bahwa rilis itu dalam rangka memberi pelayanan atas pertanyaan masyarakat yang membutuhkan nama mubalig.

Hal ini dijelaskan Menag dalam kesempatan live talkshow di salah satu televisi nasional, seperti dikutip Tribunnews.com dari laman Kementeriam Agama (kemenag.go.id)

"Ini bukan seleksi, bukan akreditasi, apalagi standardisasi. Ini cara kami layani permintaan publik," jelas Menag, Senin (21/5/2018).

Menurut Menag, rilis itu juga bukan dalam rangka memilah-milah penceramah.

Rilis dibuat sesuai dengan usulan beberapa kalangan yang sudah masuk ke Kementerian Agama dan akan terus diupdate.

Untuk itu, dalam rilis yang disampaikan, Kementerian Agama juga menyertakan nomor whatsapp yang bisa dijadikan sarana menyampaikan masukan (08118497492).

"Kami menerima banyak sekali masukan dari masyarakat. Dengan senang hati kami akan merilis beberapa yang belum masuk. Kami sudah menyatakan bahwa rilis ini sifatnya dinamis," tuturnya.

"Silahkan saja publik menyampaikan. Kami membuka diri selebarnya untuk menerima masukan," sambungnya.

Ditanya apakah ada motif politik dalam rilis tersebut, Menag menegaskan bahwa itu sama sekali tidak ada.

Daftar mubalig dibuat secara alamiah sesuai daftar usulan yang masuk dari pengurus ormas keagamaan, masjid besar, dan lainnya.