TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sekitar 200 massa yang terdiri dari organisasi mahasiswa Garda NKRI dan para petani garam siang ini menggelar aksi demonstrasi menolak kebijakan pemerintah mengenai impor garam 3,7 juta ton.

Aksi demo digelar di Kawasan Istana Merdeka, Jakarta Pusat. 

"Kita minta Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Menteri Perindustrian supaya tidak impor garam 3,7 juta ton dari Australia maupun India, jika ini dilakukan pecat Menteri Erlangga, " kata Koordinator Aksi saat menyampaikan orasinya di Kawasan Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Rabu (30/5).

Kebijakan importasi garam dianggap sebagai masalah serius bagi keberlangsungan dan kesejahteraan petani garam.

Kebijakan impor garam ini seiring terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Impor Garam.

"Impor garam 3,7 juta ton, bahwa ini sama saja mematikan petani garam di Indonesia," jelasnya.

ia menilai seharusnya pemerintah bertanggungjawab menyejahterakan petani garamnya sendiri.

Hal itu sesuai amanat Undang-undang Dasar (UUD) 1945.

"Impor ini sama saja mematikan petani garam. Bagaimana kita lihat kesejahteraan rakyat Indonesia. Kita kembali ke UUD 45, dimana pemerintah wajib sejahterakan rakyatnya. Tapi hari ini dari Sabang sampai Merauke begini-begini saja," ujarnya.

Oleh karena itu, pihaknya menolak keras kebijakan pemerintah terkait impor garam ini. 

Baca: Usai Terima Bantuan Rp 100 Juta, Alif Bocah Makan Garam Saat Sahur Menghilang, Ini Kata Ketua RT

Kementerian perindustrian dibawah kepemimpinan Airlangga Hartarto harus katanya mempertanggungjawabkan kepada masyarakat Indonesia terkait dengan jumlah import garam sebanyak 3,7 juta ton.

"Dalam pengambilan kebijakan import garam, pemerintah diminta untuk mensinkronkan data yang valid serta melibatkan keterwakilan petani garam," ujarnya. 

Sudah saatnya pemerintah mengembangkan teknologi pengelolaan garam yang modern agar petani garam maju dan sejahtera.

Stop import garam, kelola laut kita dengan cara-cara modern dan sudah saatnya petani garam kita disejahterakan.