Laporan Wartawan Tribunnews, Taufik Ismail

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme ( BNPT) Komisaris Jenderal Polisi Suhardi Alius mengatakan dalam menjalankan program deradikalisasi, pihaknya bekerja sama dengan sejumlah lembaga termasuk dengan kelompok agama dan lembaga pendidikan.

‎"Kami mengkoordinasikan dengan 36 kementrian lembaga. Di situ contoh ya ada faham-faham yang mesti direduksi," ujar Suhardi usai Rapat Dengar Pendapat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, (30/5/2018).

Suhardi mengatakan dalam kerjasama dengan lembaga pendidikan, pihaknya berkoordinasi untuk menijau kembali kurikulum serta kegiatan ekstrkulikuler agar terhindar dari paham radikal.

"Kita kerjasama dengan Menristekdikti. Di situ kita minta peranannya. Kita minta (bikin) MOU supaya ada langkah-langkah strategis dan terstruktur dari masing-masing kementerian untuk mengidentifikasi dan kemudian memberikan treatment-treatment-nya. Kami sebagai konsultannya bagaimana untuk mereduksinya," tuturnya.

Baca: PKS Dukung KPU, Tolak Mantan Koruptor Jadi Caleg

Menurut Suhardi, untuk mencegah paham radikal masuk kampus, harus melibatkan semua komponen, mulai dari rektor, dekan, BEM, alumni mahasiswa dan lainnya. ‎

BNPT, kata Suhardi, sudah menjalin kerjasama dengan lembaga pendidikan melalui Kemenristekdikti, untuk mencegah paham radikal masuk kampus.

‎"Menristekdikti langsung saya telpon, pak mari kita petakan sama sama ada langkah langkah. Ada 10 organ di pendidikan tinggi seperti rektor, warek, dekan kemudian alumni kemahasiswaan, BEM yang harus kita libatkan secara aktif bersama sama yang penting kita bisa mencoba menyebarkan kedamaian lah. Sudah kerja sama, dan saya sudah telpon langsung dengan pak mendristekdikti‎," kata dia.