TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pelantikan jenderal polisi menjadi penjabat Gubernur Jawa Barat dapat berdampak kekalahan total sejumlah perwira tinggi (pati) purnawirawan Polri yang ikut Pilkada serentak 2018.

Pernyataan itu disampaikan Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW), Neta S Pane.

Berdasarkan penelusuran IPW di sejumlah daerah dimana Pati Polri ikut Pilkada muncul kesan kekecewaan terhadap kepolisian yang dinilai sangat arogan mengambil jatah birokrat sipil Kementerian Dalam Negeri.

Berbagai kelompok masyarakat yang ditemui menegaskan, Polri semakin arogan dan tidak profesional, sehingga mereka khawatir jajaran kepolisian tidak netral di Pilkada 2018, terutama di daerah diikuti pasangan calon dari kepolisian.

"Kelompok-kelompok masyarakat yang ditemui mengaku tidak akan memilih pasangan cagub dari kepolisian. Jika hal ini terjadi dikhawatirkan akan berdampak negatif pada sejumlah Pati Polri yang ikut Pilkada 2018," ujar Neta, Selasa (19/6/2018).

Padahal dia mengaku, calon berlatar belakang instansi Polri sudah bekerja berbulan-bulan sebelumnya. Namun, hasil akhir dikhawatirkan akan sia-sia karena kalah akibat adanya aksi "pemaksaan" Pati polri menjadi Pj Gubernur Jabar.

Seharusnya, dia mengaku, selama proses Pilkada, Polri jangan mau ditarik tarik elite tertentu ke wilayah yang tidak jelas, apalagi sampai melanggar UU Polri. Adapun keterlibatan purnawirawan pati Polri di Pilkada 2018 sebenarnya bisa dijadikan momentum mengukur kepercayaan publik terhadap Polri.

"Tapi akibat ada kasus plt Gubernur Jabar ini, semua polisi yang ikut Pilgub bakal keok dalam pertarungan, sehingga target tolok ukur itu tidak bisa tercapai," kata dia.

Di kesempatan itu, dia menyayangkan jika Polri membiarkan ditarik-tarik ke wilayah politik praktis oleh elit tertentu. Termasuk membiarkan pati dijadikan plt gubernur di Jawa Barat. Hal itu lebih banyak mudarat ketimbang manfaatnya pada Polri.

Sebagai institusi penegak hukum, dia menyarankan Polri harus konsisten menegaskan penunjukan pati sebagai Pj gubernur adalah tindakan yang melanggar undang-undang kepolisian dan ini tidak bisa dibiarkan.

"Bagaimana Polri bisa dipercaya jika elitnya membiarkan institusinya melanggar undang undangnya sendiri," tegasnya.

Dia menilai, publik memang tidak berdaya menghadapi pemaksaan Pati Polri menjadi Pj Gubernur Jabar. Tapi publik sepertinya akan melakukan perlawanan, dengan cara tidak memilih pasangan polisi dalam Pilgub 2018. Fenomena inilah yang terekam IPW sehari setelah muncul polemik okt Gubernur Jabar.

"Akibat lainnya, publik menilai Polri semakin tidak profesional, netralitasnya diragukan dan Polri sudah ikut ikutan main politik politikan dan situasi ini menjadi ancaman tersendiri bagi keamanan Pilkada 2018. Bagaimanapun manuver yang melibatkan Polri dalam kasus plt Gubernur Jabar akan membuat berbagai pihak merasa kesal dan bukan mustahil mereka bermanuver untuk mempermalukan kepolisian," tambahnya.

Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo menjadwalkan melantikan Komisaris Jenderal, Mochammad Iriawan sebagai penjabat gubernur Jawa Barat. Pelantikan akan dilakukan di Gedung Merdeka, Bandung, pada Senin (18/6/2018) pagi.