TRIBUNNEWS.COM - Fungsionaris DPP Partai Golkar Mukhamad Misbakhun menepis tudingan yang menyebut ketua umumnya, Airlangga Hartarto telah mengadu domba Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan Megawati Soekarnoputri.

Sebelumnya tudingan itu dilontarkan Wakil Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Ahmad Basarah terkait pernyataan Airlangga bahwa Presiden Jokowi mendukung Khofifah Indar Parawansa sebagai calon gubernur Jawa Timur.

Misbakhun menuturkan, Airlangga saat kampanye akbar Khofifah di Probolinggo, Sabtu (23/6/2018) memang menyampaikan fakta tentang rekam jejak mantan menteri sosial itu.

Khofifah saat menjadi menteri sosial merupakan kolega Airlangga yang juga menteri perindustrian di Kabinet Kerja.

“Saya hadir dalam kampanye itu dan menyaksikan langsung Pak AH (Airlangga, red) menyampaikan fakta tentang rekam jejak Bu Khofifah sebagai menteri di kabinet Presiden Jokowi. Menyampaikan kedekatan Pak Jokowi dalam hubungan kerja secara nyata di kabinet, yang berarti secara otomatis akan lebih sering bertemu dan intens berkomunikasi,” tutur Misbakhun melalui pesan singkat, Selasa (26/6/2018).

Ketua Departemen Pengawasan Pembangunan Partai Golkar itu menambahkan, ajakan yang disampaikan Airlangga kepada warga Jatim untuk memilih Khofifah tak menyalahi asas pemilu yang luber, jujur dan adil. Sebab, memilih adalah hak pribadi.

Karena itu Misbakhun menegaskan, Airlangga tak bermaksud mengadu Presiden Jokowi dengan Megawati selaku ketua umum PDI Perjuangan yang mengusung duet Saifullah Yusuf-Puti Guntur Soekarno pada Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jatim.

Faktanya, kata Misbakhun menegaskan, Airlangga justru mengajak warga Jatim memilih sesuai hati nurani.

“Saya saksi mata yang hadir di samping Pak AH saat beliau berorasi di kampanye itu dan tidak ada satu kalimat pun yang menyebutkan nama Ibu Megawati. Kampanye yang diusung adalah sebuah kampanye agar masing-masing calon bersaing secara sehat dalam menunjukkan kapasitas masing-masing,” kata Misbakhun.

Legislator Golkar itu justru menilai pernyataan Basarah mencerminkan ketatnya persaingan elektabilitas antara Khofifah yang didukung Golkar dengan Saifullah yang diusung PDIP.

Namun, Golkar tak bermaksud mengadu Presiden Jokowi dengan Megawati.

“Jika PDIP menganggapnya sebagai sebuah upaya adu domba antara Presiden Jokowi dan Ibu Megawati, itu adalah persepsi dari pribadi masing-masing. Hal ini bisa sangat dimengerti mengingat ketatnya persaingan elektabilitas masing-masing cagub dan cawagub,” tutur Misbakhun.

Selain itu Misbakhun mengatakan, Golkar dan PDIP sama-sama pendukung pemerintahan Presiden Jokowi. Kedua partai itu juga sama-sama mengusung Jokowi untuk Pemilu Presiden (Pilpres) 2019.

“Artinya siapa pun yang terpilih menjadi gubernur Jatim nantinya tetap akan mendukung Jokowi, sudah selayaknya kampanye dan pernyataan-pernyataan dalam politik disikapi secara dewasa dengan jiwa yang besar,” tuturnya.

Sebelumnya Basarah menyatakan, pernyataan Airlangga bahwa Jokowi mendukung Khofifah dalam Pilgub Jatim lantaran tokoh Muslimat Nahdatul Ulama (NU) itu mendukung mantan gubernur DKI tersebut di Pilpres 2014 sama saja menafikan peran PDIP dan menyinggung perasaan Megawati.

“Airlangga yang menyebut sikap Presiden Jokowi dalam memilih cagub tidak harus didasarkan atas persamaan partai adalah pernyataan yang memanas-manasi perasaan Bu Mega, apalagi Puti Guntur Soekarno adalah keponakan Bu Mega dan cucu pertama Bung Karno,” pungkas Basarah.