TRIBUNNEWS.COM, BALI - Menko Maritim Luhut B Panjaitan mengatakan jika kita bisa melakukan pengelolaan sampah dengan baik, maka kita akan mendapatkan generasi yang berkualitas.

"Kami tadi membicarakan penanganan masalah manajemen sampah plastik, kami melihat hal ini adalah hal yang sangat serius karena berkaitan dengan kualitas Sumber Daya Manusia. Bank Dunia punya program sangat bagus, Bu Sri Mulyani sudah menggelontorkan dana yang cukup banyak dan kita perlu peran Bank Dunia untuk mengawasi," ujar Menko Luhut usai melakukan diskusi round table dengan Presiden Bank Dunia Jim Yong Kim bersama pihak swasta, dan aktivis lingkungan hidup, Jumat (6/7/2018) di Hutan Bakau KLHK, Suwung Kawuh, Denpasar, Bali.

Acara diskusi tersebut juga diikuti oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimoeljono, dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo.

Kepada media, Menko Luhut mengatakan bahwa masalah sampah plastik dan perbaikan kualitas generasi muda juga menjadi fokus perhatian pemerintah.

"Selama ini Pemerintah tidak hanya fokus pada infrastruktur, tetapi masalah sampah dan stunting pun kami perhatikan. Kami akan minta pemerintah daerah, kabupaten, dan kota juga melakukan hal yang sama, mungkin bisa kita terapkan sistem reward and punishment," ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut Presiden Kim menyampaikan apresiasinya kepada pemerintah Indonesia yang telah bekerja keras dan terintegrasi.

Baca: Tenggelam di Pantai Pelabuhan Ratu Hanya Rekayasa, di Mana Nining Sembunyi Selama 1,5 Tahun?

"Untuk program stunting saya terkesan dengan kerja yang dilakukan pemerintah Indonesia, sekitar 37 persen anak Indonesia mengalami stunting. Seperti yang dikatakan Pak Luhut semua harus dilakukan dengan terintegrasi. Jika anak-anak Indonesia mengalami stunting maka mereka tidak bisa berpartisipasi dalam pembangunan dan menikmati pembangunan ini," ujar Presiden Kim.

Ia mengatakan ada kesalahpahaman di masyarakat tentang Bank Dunia, selama ini Bank Dunia menurutnya, bekerja untuk mengurangi angka kemiskinan tapi juga bekerja untuk mengurangi ketimpangan dan ketidaksetaraan, jadi Bank Dunia bekerja untuk memberi rasa keadilan bagi masyarakat.

"Seperti misalnya, sebelum datang ke Indonesia saya baru saja mengunjungi Bangladesh bertemu dengan para pengungsi Rohingya. Sebelumnya Bank Dunia belum pernah mengalokasikan dana untuk pengungsi tetapi pada masa Ibu Sri Mulyani kami juga bisa menyalurkan dana untuk pengungsi," jelasnya.

Diskusi

Sebelumnya, dalam diskusi bersama pihak swasta dan aktivis lingkungan, Menko Luhut menyampaikan tekad pemerintah yang akan mengurangi 70 persen sampah pada tahun 2025.

"Kami sadar ini bukan suatu yang mudah, tetapi kami telah menyusun beberapa strategi di antaranya mengalokasikan sumber sampah yang dekat dari laut, penegakan hukum, memperbanyak riset, dan bersama Bank Dunia kami menciptakan sistem yang lebih baik untuk meningkatkan pemungutan sampah di kota-kota yang langsung berbatasan dengan laut.

Dan Indonesia juga menyadari ini adalah masalah antarnegara, karenanya Indonesia berusaha melakukan kerja sama dengan negara lain," jelasnya.

Salah satu pesera Tiza Mafira, yang merupakan Direktur Gerakan Indonesia Diet Kantong Plastik (GIDKP)--gerakan yang mendorong regulasi pembatasan kantong plastik melalui pajak dan pelarangan--menceritakan apa yang sudah dilakukannya.