Pemerintah Indonesia Akan Tingkatkan Produktivitas Pekerja
Pemerintah akan meningkatkan produktivitas pekerja di Indonesia, sehingga bisa menaikan peringkat di Association of South East Asia Nation.
Penulis: Dennis Destryawan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah akan meningkatkan produktivitas pekerja di Indonesia, sehingga bisa menaikan peringkat di Association of South East Asia Nation.
Saat ini, Indonesia berada di peringkat keempat dalam tingkat produktivitas di belakang Singapura, Malaysia, dan Thailand.
Baca: Ketua BEM Fakultas Hukum Unsrat Minta Maaf Terkait Adegan Tak Pantas saat Ospek Mahasiswa
Direktur Bina Produktivitas, Direktorat Jenderal Pembinaan, Pelatihan, dan Produktivitas Kementerian Ketenagakerjaan, Muhammad Zuhri, menyampaikan optimis dapat menggeser Malaysia.
Disampaikan Zuhri saat membuka acara Multi-Country Observational Study Mission On Labour Management Relation di kawasan Senayan, Jakarta, Senin (23/7/2018).
"Target ke depan, kalau semua berjalan dengan baik, target kita menggeser Malaysia," ujarnya.
Dari peringkat daya saing Indonesia naik berdasarkan World Economic Forum (WEF). Saat ini, dari 137 negara, Indonesia berada pada posisi 36.
Baca: Cawapres Jokowi Diumumkan 9-10 Agustus 2018, Ini 10 Nama yang Disebut-sebut
Upaya peningkatan produktivitas diharapkan berdampak pula pada perbaikan daya saing tenaga kerja Indonesia di dunia.
"Adapun dalam WEF, dari 137 negara, posisi kita di 36, daya saing kita. Jadi antara produktivitas dan daya saing ini saling berpengaruh. Jadi signifikansinya itu sangat erat antara kedua itu," tandas dia.
Zuhri memaparkan, terdapat beberapa hal yang menghambat Indonesia meningkatkan daya saing. Yakni, korupsi, permasalahan birokrasi, dan infrastruktur.
Zuhri berujar, hubungan industrial yang baik dinilai menjadi faktor pendorong bagi produktivitas.
Di Indonesia sendiri masih sering terjadi perselisihan antara pekerja dengan perusahaan. Terutama hal yang terkait dengan permintaan kenaikan upah pekerja.
Tidak hanya pekerja, perusahaan pun dinilai meminta peningkatan produktivitas dan kompetensi pekerja. Menyelesaikan masalah tersebut dinilai perlu peran aktif serikat pekerja, asosiasi, dan pemerintah.(*)