Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ilham Rian Pratama

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemeriksaan terhadap Menteri Sosial, Idrus Marham sebagai saksi kasus suap proyek PLTU Riau-1 masih berlangsung hingga Rabu (15/8/2018) malam.

Juru Bicara KPK, Febri Diansyah, mengatakan pemeriksaan silang dilakukan penyidik terhadap dua tersangka, yaitu Eni Maulani Saragih dan Johannes Budisutrisno Kotjo.

"Kami mendalami informasi-informasi tentang pertemuan-pertemuan yang pernah terjadi antara saksi dan tersangka tersebut. Sedang didalami dan diklarifikasi lebih lanjut mengenai isi pertemuan itu apakah pertemuan itu sifatnya formal atau informal," kata Febri di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Rabu (15/8/2018).

Baca: Wakil Ketua BPK dan Bupati Tabanan Tak Penuhi Panggilan KPK Terkait Kasus Suap RAPBN-P 2018

Febri mengatakan, KPK masih menggali proses persetujuan dari mulai rencana hingga penandatanganan kerja sama dalam proyek PLTU Riau-1.

"Diduga setidaknya sudah terjadi transaksi sekitar Rp 4,8 miliar untuk memuluskan proses itu," ujarnya.

Selama pemeriksaan dilakukan, pengetahuan saksi terkait dengan pertemuan-pertemuan sejumlah pihak dalam proyek pembangunan PLTU Riau-1 terus dikonfirmasi penyidik KPK.

Selain itu, skema kerja sama dalam kasus PLTU Riau-1 menjadi fokus KPK.

Baca: Kubu Jokowi Akan Gelar Konsolidasi Matangkan Strategi Kampanye di Media Sosial

KPK telah memeriksa sejumlah pihak, baik dari perusahaan dan anak perusahaan BUMN maupun perusahaan asing yang masih menjadi bagian atau mengetahui skema kerja sama PLTU Riau 1.

Sejauh ini, KPK menetapkan dua orang tersangka, yakni Eni Maulani Saragih dari Komisi VII DPR RI dan Johannes Budisutrisno Kotjo, selaku pemegang saham di BlackGold Natural Resources Ltd.

Sebagai pihak yang diduga penerima, Eni Saragih disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Baca: Soal Djoko Santoso, PKS: Siapapun Ketua Tim Suksesnya yang Penting Bisa Memenangkan Pilpres 2019

Sementara itu, sebagai pihak yang diduga pemberi, Johanes Budisutrisno disangkakan melanggar pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Idrus Marham untuk ketiga kalinya diperiksa sebagai saksi.

Pemeriksaan hari ini, Rabu (15/8/2018) berlangsung sejak sekitar pukul 10.00 WIB.
Hingga pukul 18.30 Idrus Marham masih belum keluar dari Gedung KPK.

Suasana di KPK, Rabu malam ini tampak lebih ramai dari biasanya.

Jumlah wartawan yang hadir di Gedung KPK lebih banyak dibanding hari-hari sebelumnya.

Keramaian juga ditambah dengan kegiatan latihan persiapan untuk peringatan kemerdekaan RI pada 17 Agustus 2018.