Saat bertemu warga, JK berpesan bahwa pembangunan rumah rusak sepenuhnya menjadi tanggung jawab warga penerima bantuan.

JK juga menyampaikan merekalah yang akan membangun dan tidak ada kontraktor.

Pemerintah akan memberikan bantuan dana untuk pembelian material bangunan dan Kementerian PUPR akan memberikan pendampingan cara pembangunan rumah.

JK mengingatkan dana bantuan jangan digunakan untuk membeli kebutuhan lain seperti rokok, sepeda motor atau televisi, tetapi dimanfaatkan secara baik untuk membeli material bangunan, semen, seng, kayu atau paku. Ibu-ibu juga diharapkan untuk membantu proses pembangunan rumah, seperti mengangkat kayu.

Pada saat bertatap muka dengan para penyintas, Wapres JK mengingatkan bahwa tidak ada gempa yang membunuh orang, tetapi bangunannya.

Dengan rumah tahan gempa yang akan dibangun kembali, JK berharap agar tidak ada korban lagi karena nantinya mereka memiliki rumah tahan gempa.

"Kita mau membangun rumah yang baik, rumah yang tahan gempa," ujar JK seperti dikutip dari keterangan tertulis BNPB kepada Tribunnews.com, Selasa (21/8/2018).

"Yang harus dilakukan pembangunan rumah tahan gempa, minimum 9 SR, di sini kemarin 7 SR," tambah JK.

JK mengharapkan pembangunan satu rumah memakan waktu penyelesaian dengan target 1 bulan, sedangkan target pembangunan seluruh rumah rusak dalam 6 bulan.

Pemerintah memberikan bantuan warga untuk rumah kategori rusak berat sebesar Rp 50 juta, rusak sedang Rp 25 juta, dan rusak ringan Rp 10 juta.