Laporan Wartawan Tribunnews.com, Srihandriatmo Malau

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Komisi IX DPR RI Dede Yusuf menjelaskan pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Tahun 2018 sudah dibahas pemerintah dengan DPR sejak tahun lalu.

Politikus Partai Demokrat tersebut mengatakan memang ada kebutuhan tenaga teknis dalam masing-masing kementerian dan lembaga (K/L).

"Soal ini sudah jadi pembahasan dengan DPR sejak setahun lalu dan memang yang dibutuhkan sekarang adalah tenaga teknis masing-masing K/L," ujar Dede Yusuf kepada Tribunnews.com, Jumat (7/9/2018).

Baca: Faisal Basri Beberkan Alasan Kecilnya Kemungkinan Terjadi Krisis seperti Tahun 1998

Ia pun mengungkap konfigurasi PNS yang ada masih didominasi tenaga administrasi sekitar 60 persen.

Sementara tenaga teknis hanya 30 persenan.

Karena itu, dia menjelaskan, tenaga kesehatan, pertanian, guru, agama, dan lainnya sangat diperlukan saat ini dalam pengadaan CPNS.

"Jadi ini yang jadi prioritas karena slotnya sedikit," jelasnya.

Baca: Kerajinan Lampu Kristal Hemat Energi

Lebih lanjut kata dia, secara bertahap semuanya juga akan diterima sesuai kompetensinya.

Meskipun sudah dibahas dengan DPR sejak lama, bukan hal yang tidak mungkin bila penerimaan CPNS tersebut bisa dijadikan komoditas politik.

Terlebih pelaksanaan jelang pelaksanaan Pemilihan Presiden dan Pemilu Legislatif 2019.

"Bisa saja dijadikan alat politik. Namun yang penting bahwa perjuangan ini adalah bareng'degan DPR juga bukan hanya pemerintah," jelasnya.

Diberitakan, Pemerintah akan melaksanakan Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)Tahun 2018.

Di tahun ini, lowongan CPNS yang disediakan mencapai 238.015. Adapun formasi terbanyak akan diisi oleh guru/dosen dan tenaga kesehatan.

Baca: Fadli Zon Ikuti Pertemuan Ketum Koalisi Prabowo-Sandi di Kertanegara