TRIBUNNEWS.COM, BANDUNG - Aksi bakar ban dilakukan oleh Garda Nasional Untuk Rakyat di depan kantor DPW Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jawa Barat. Mereka meminta agar PKS tidak melakuka  provokasi rakyat dengan tagar 2019 Ganti Presiden.

Membawa spanduk dan poster bertuliskan "PKS jangan rusak demokrasi dengan menunggangi lewat tagar banci 2019" dan "bermain fair PKS jangan bikin rusuh pilpres" dan "tolak agenda deklarasi 2019 ganti presiden". 

Massa GNR berjumlah ratusan orang ini juga membawa surat pernyataan bahwa PKS tidak mendukung ideologi Indonesia diganti menjadi khilafah. Dan apakah PKS setuju HTI di bubarkan, surat bermatrai 6000 ini enggan ditandatangani oleh petinggi DPW PKS Jabar  

"Merka enggan menandatangani surat pernyataan yang kita bawa, mereka enggan juga menjelaskan kenapa tidak mau tandatangan," kata koordinator aksi, Johan Saputra, Kamis (13/9/2018).

Johan mengatakan gerakan 2019 ganti presiden yang diinisiasi oleh petinggi PKS ini  membuat resah masyarakat. Soalnya, gerakan tersebut terindikasi untuk memecah belah masyarakat jelang pilpres 2019 mendatang. 

"Kami GNR Jabar menginginkan pemilu dan pilpres 2019 berjalan damai dan tentram. Kami meminta PKS untuk stop memprovokasi rakyat dengan tagar ganti presiden," kata Johan saat aksi di DPW PKS Jawa Barat, Rabu, Jl Soekarno Hatta Bandung.

Johan mengatakan Gerakan #2019GantiPresiden hanya untuk menaikkan citra Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di mata publik. Padahal sudah jelas Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2019 hanya akan diikuti dua pasang calon.

Tidak hanya itu, GNR melihat dengan terjadinya konflik atau penolakan diberbagai  kota seperti Batam, Pekanbaru, Surabaya dan beberapa kota lainnya ini menjadi bukti jelas bahwa gerakan ini memecah belah persatuan dan kesatuan. 

"Kami menuntut agar penggunaan tagar ini segera dihentikan, jika ada tagar Jokowi Dua Periode kenapa mereka tidak menggunakan Prabowo sebagai tagar," tegasnya. 

GNR kata Johan juga menuntut Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Bertanggung Jawab atas Konflik yang terjadi di Masyarakat Karena Gerakan ini di Inisiasi oleh PKS. 

 "Kami meminta kepada PKS sebagai partai politik untuk tidak menggunakan gerakan-gerakan yang sifatnya dapat memecah belah bangsa untuk menaikkan elektabilitas. Meminta PKS Bertarunglah secara fair, berkompetisilah secara sehat dan penuh suka cita," tandasnya.