TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Jelang Pemilu serentak pada 2019, Lembaga Riset Polmark Indonesia memaparkan soal tidak efektifnya politik uang di Pulau Jawa sebagai lumbung suara terbanyak Pemilu 2019.

Berdasarkan data dari KPU, DPTHP (Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan) di Pulau Jawa sebanyak 110.032.334 atau 58,6 persen dari total DPT di Indonesia.

Eep Saefullah selaku CEO Polmark Indonesia mengatakan dari survei yang dilakukan di Pulau Jawa, tren tidak efektinya politik uang di Pulau Jawa mengalami peningkatan.

"Sebab kemandirian pemilih sudah jauh lebih besar dibandingkan dengan rupiah yang diberikan," ujarnya di Jakarta Selatan, Selasa (18/9/2018).

Dalam temuan riset survei Polmark Research Center - Polmark Indonesia yang dilakukan di beberapa Provinsi di Pulau Jawa, DKI Jakarta (survei 2017) menjadi kota dengan persentase tidak efektif tertinggi soal politik uang, yakni sebesar 86,2 persen.

"Sementara untuk tren selama 2014 hingga 2017, tren tidak membenarkan politik uang di DKI Jakarta mengalami kenaikan dari 75,8 persen menuju 81,7 persen," ujar Eep.

Sementara itu, persentase terendah tidak efektifnya politik uang di Pulau Jawa, dikatakan Eep, berada di Provinsi Jawa Timur, (survei 2018) yakni sebesar 67,8 persen.

"Namun tren tidak membenarkan politik uang selama 2014 hingga 2017 mengalami kenaikan dari 58,6 persen ke 66 persen,"katanya.

Sedangkan di Banten (survek 2016) persentase tidak efektifnya politik uang mencapai 74,5 persen, Jawa Barat (survei 2017) 71,8 persen dan Jawa Tengah (survei 2018) 72,8 persen.

"Di atas sebagai contoh di Pulau Jawa bagaimana tingginya ketidakefektifan politik uang," kata Eep.

Tak dipungkiri Eep, politik uang memang cenderung marak, tapi itu terbukti tidak efektif.

Dirinya pun mencontohkan kasus di Pilkada DKI Jakarta pada 2017 lalu.

"Studi kasus di Jakarta pada pemilihan gubernur - wakil gubernur menunjukkan bahwa uang bisa tertimbun oleh aspek lain yang lebih penting," katanya.