Laporan Wartawan Tribunnews.com, Seno Tri Sulistiyono

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Tim Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia memberikan solusi ke pemerintah untuk mengatasi persoalan defisit keuangan BPJS Kesehatan.

Hal tersebut disampaikan saat Tim PB IDI menemui Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (24/9/2018).

Baca: Sebelum Dikeroyok Brutal, Haringga Dirazia KTP oleh Suporter Pendukung Persib

Ketua Umum PB Ikatan Dokter Indonesia (‎IDI), Ilham Oetama Marsis mengatakan, IDI khawatir Kartu Indonesia Sehat (KIS) atau Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) mengalami suatu kegagalan, mengingat defisit BPJS Kesehatan pada tahun ini cukup besar.

"‎Untuk itu kami memberikan jalan keluar, kami mengharapkan JKN ini berjalan dengan baik dan sukses. Tentunya kata kunci ke depan adalah perubahan yang harus dicapai dengan cepat, diperlukan transformasi," ujar Ilham di kompleks Istana Kepresidenan.

Menurut Ilham, solusi yang diberikan IDI mengatasi defisit BPJS Kesehatan dalam jangka pendek, dimana usulan pertama telah dijalankan pemerintah dengan menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) pemanfaatan cukai tembakau untuk program JKN.

‎"Itu ide awal kami yang sampaikan," papar Ilham.

Saran kedua yang disampaikan IDI, kata Ilham, yaitu penyesuaian iuran bagi perserta JKN non penerima bantuan iuran (PBI)‎, dimana sejatinya orang mampu bukan termasuk masyarakat miskin.

‎"Dengan premi yang sama dengan masyarakat biasa, ini mengakibatkan missmatch dalam pembayaran. Apalagi kalau seandainya yang dicakup lebih banyak adalah PBI sekarang ini, dan collecting premi pada non PBI enggak berjalan baik, maka defisit semakin banyak," paparnya.

Baca: Haringga The Jakmania Tewas Dikeroyok, Begini Tanggapan Alissa Wahid

Adanya usulan dari IDI tersebut, menurut Ilham, Presiden menyampaikan akan mencari jalan keluar dengan sebaik-baiknya.

"Tadi presiden katakan sebenarnya masalah ini tidak perlu terjadi kalau ada sinkronisasi antara Kemenkes, BPJS dan IDI," ujarnya.