Kepala Badan Keahlian DPR RI Johnson Rajagukguk menerima kunjungan konsultasi Anggota Badan Anggaran DPRD Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah, terkait tugas pokok dan fungsinya, serta regulasi pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Dalam pertemuan di ruang rapat BK DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (24/9/2018) itu, turut hadir Kepala Pusat Kajian Anggaran BK DPR RI Asep Ahmad Saefulloh.

Saat pertemuan terungkap, DPRD Kabupaten Pati menyatakan bahwa dalam pembahasan APBD di DPRD Pati, seringkali DPRD Pati lebih dahulu menyelesaikan pembahasannya ketimbang pembahasan APBD di DPRD Provinsi.

Untuk itu, DPRD Pati mempertanyakan apakah hal ini menjadi salah satu faktor terhambatnya pembahasan APBD.

“Dalam mekanisme yang ada, harus terlebih dahulu selesai pembahasan APBN, yang selanjutnya akan turun ke provinsi, kabupaten atau kota. Jika, menurut DPRD Pati, DPRD Provinsi kerap belum menyelesaikan pembahasannya, dimungkinkan karena di provinsi ada dana untuk kabupaten atau dana perimbangan yang memang harus diselesaikan terlebih dahulu,” jelas Johnson.

Di sisi lain, Johnson menjelaskan, bagi DPRD kabupaten dan kota yang ingin mengetahui anggaran APBD-nya yang dibahas oleh DPRD Provinsi secara mekanisme itu sudah tercantum dalam APBD lengkap dengan nominalnya.

Menurutnya, beda halnya dengan DPR RI yang memang dilakukan secara transfer.

“Kalau dilihat dari mekanismenya, menurut kita, itu akan ada di dalam APBD-nya sendiri. Tidak mungkin misalnya ada anggaran daerah tanpa nominalnya disebutkan. Nah hanya memang mereka ingin lebih mengetahui sebelum penyampaian APBD-nya. Kalau itu bisa saja dilakukan lewat mekanisme, misalnya minta informasi dari provinsi. Beda kalau yang dari DPR RI kan memang transfer,” imbuh Johnson usai pertemuan.

Sementara itu, Wakil Ketua Badan Anggaran DPRD Kabupaten Pati Muhammadun mengatakan, bahwa kedatangannya ke DPR RI untuk mengetahui lebih lanjut terkait dengan masalah-masalah dana yang ada dari APBN, khususnya Dana Alokasi Khusus, Dana Alokasi Umum dan dana-dana yang laininya, guna mempermudah pembahasan APBD di DPRD Pati, agar dapat direncanakan dengan tepat.

“Di dalam pembahasan APBD, kita membahas Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) di daerah, dan mungkin sudah selesai bulan depan. Sejauh ini tidak ada masalah yang terlalu sulit, tapi kadang-kadang dana dari provinsi ini keputusan penetapannya itu lebih dulu kabupaten daripada provinsi, sehingga untuk mengakomodir dana provinsi itu kita agak kesulitan,” tutupnya.(*)