Bamsoet: Aparat Perlu Bersinergi Tutup Pintu Masuk Penyelundup Narkoba
Bambang mengatakan, upaya memerangi penyelundupan narkoba tak bisa hanya dilakukan oleh Polri ataupun Badan Narkotika Nasional (BNN).
Penulis: Chaerul Umam
Editor: Choirul Arifin
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua DPR Bambang Soesatyo kembali menyuarakan kekhawatirannya tentang wilayah-wilayah rawan yang sering dimanfaatkan sindikat narkoba internasional untuk memasukkan barang haram ke Indonesia.
Mengacu temuan Direktorat Tindak Pidana Bareskrim Polri, wilayah perairan dari Aceh, Medan, Riau, Kepulauan Riau hingga Lampung menjadi pintu masuk barang haram tersebut ke Indonesia.
Bambang mengatakan, upaya memerangi penyelundupan narkoba tak bisa hanya dilakukan oleh Polri ataupun Badan Narkotika Nasional (BNN).
Baca: Jubir Timses Prabowo-Sandi: Artikel SkandalSandiaga Fitnahan Keji
Menurutnya, diperlukan keterlibatan instansi lain untuk menutup jalur rawan penyelundupan narkoba.
“Mendorong TNI AL, Polairud, BNN dan Bea Cukai untuk meningkatkan pengawasan pada rute-rute yang sering digunakan oleh penyelundup, terutama mengawasi dan menindak tegas kapal-kapal yang melakukan transaksi di tengah laut,” ujar Bamsoet, panggilan akrabnya, melalui keterangan tertulis di Jakarta, Selasa (25/9/2018).
Baca: Andre: Akan Ada Kejutan Lagi, Dukungan untuk Prabowo-Sandi dari Kader Partai Pendukung Jokowi-Maruf
Mantan ketua Komisi III DPR itu menambahkan, harus ada pengawasan khusus atas wilayah-wilayah yang sering menjadi pelabuhan tikus.
Baca: PKS Tetap Tuntut Hak Mengisi Slot Kursi Wakil Gubernur DKI yang Ditinggalkan Sandiaga
Sebab, sindikat kejahatan internasional menggunakan kapal untuk memasukkan narkoba melalui pelabuhan tikus di banyak wilayah.
Selain itu, Bamsoet juga mendorong Polri dan BNN terus meningkatkan kewaspadaan.
“Terutama dalam mengawasi peredaran narkotika dan mengantisipasi kemungkinan narkoba jenis baru,” tegasnya.
Bamsoet menambahkan, sejauh ini kinerja pemerintah dalam memerangi narkoba patut diapresiasi.
Legislator Golkar itu juga mendukung program pemerintah dalam memerangi kejahatan narkotika.
“Pemerintah telah menetapkan Indonesia sebagai darurat narkotika. Dan DPR menegaskan komitmennya untuk berperan aktif melawan penyalahgunaan dan peredaran narkotika,” pungkasnya.
