Kedua, para majikan baru memberikan surat suara kepada PRT setelah proses rekapitulasi suara selesai.

Ketiga, para PRT tidak mendapat izin untuk keluar dan menggunakan hak pilihnya di Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang sudah ditetapkan.

"Untuk teman-teman yang bekerja di rumah tangga itu banyak yang mengalami kesulitan. Karena mereka bekerja di rumah tangga, kalau keluar harus seijin majikan. Maka kalau majikan nggak mengijinkan, itu dia nggak bisa menyalurkan hak pilihnya," kata Siti.

Selain itu, Siti mengatakan belum ada sosialisasi dari pemerintah RI dalam hal ini Kedutaan Besar atau Kantor Perwakilan yang tidak memberikan sosialisasi ke para majikan hingga pada Pemilu 2014.

Sosialisasi pada masa pemilu biasanya hanya dilakukan pemerintah lewat radio, sms, majalah, dan sosialisasi langsung kepada pekerja yang dikumpulkan di satu lokasi.

"Tidak ada (petugas door to door). Mayoritas lewat pos. Saya lihat di daftarnya lebih banyak lewat pos daripada lewat TPS. Karena yang lewat TPS itu kalau majikan nggak memberi ijin atau mengantar, nggak bisa," kata Siti.

Siti juga menerangkan mekanisme penyaluran surat suara lewat pos.

Biasanya Kedutaan Besar atau Kantor Perwakilan akan menyerahkan sejumlah surat surat suara yang telah dimasukan ke dalam amplop berlogo KPU RI.

Kemudian, surat suara tersebut akan dikirim ke alamat majikan para PRT.

Setelah diterima, PRT kemudian diwajibkan mengirimkannya kembali ke Kedutaan Besar Indonesia atau Kantor Perwakilan Indonesia yang ada di negaranya.

"Sebenarnya itu potensi kecurangannya tinggi, karena tidak ada yang mengawasi begitu sampai pos," kata Siti.

Selain kendala tersebut, Siti mengatakan para PRT yang tidak memilik dokumen lengkap juga cenderung takut untuk menyalurkan suaranya di TPS-TPS yang telah disediakan.

Kebanyakan PRT tersebut biasanya tidak memiliki visa kerja.

"Jadi yang undocumennted (tidak punya dokumen lengkap) itu masalahnya teman-teman itu, nanti jangan-jangan setelah ke TPS kita ditangkap. Ketakutan saja sebenarnya," kata Siti.