Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fahdi Fahlevi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kepala Pusat Data Informasi dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Sutopo Purwo Nugroho, mengungkapkan alasan pemerintah membatasi relawan asing.

Aturan mengenai pembatasan tersebut dimuat dalam Peraturan Pemerintah 23/2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Nonpemerintah dalam Penanggulangan Bencana.

Baca: Pendaftaran CPNS 2018 Tinggal 4 Hari Lagi, Ini Tips Bagi Pelamar yang Belum Menemukan Program Studi

Menurut Sutopo, aturan tersebut diambil bukan untuk mencegah bantuan dan relawan dari luar negeri.

Namun, pihaknya melakukan hal itu untuk memperkuat koordinasi antara relawan dan pemerintah.

"Untuk memastikan bahwa mereka mengutamakan koordinasi dengan tim dan Indonesia yang memimpin proses penyelamatan dan upaya pemulihan," ujar Sutopo di Graha BNPB, Jakarta Timur, Kamis (11/10/2018).

Baca: Konfederasi Pemuda Indonesia Beri Dukungan untuk Polri dan KPK Agar Terhindar dari Upaya Adu Domba

Menurut Sutopo, segala bantuan dan relawan asing harus sesuai izin dan koordinasi tim nasional penanganan bencana Sulawesi Tengah dan Kementerian Luar Negeri.

Sedangkan untuk bantuan LSM internasional berkoordinasi dengan PMI.

Sutopo menjelaskan bahwa setiap bantuan termasuk relawan asing harusnya baru bisa masuk setelah dikoordinasikan dan disetujui.

Hal ini dilakukan agar fungsi bantuan tersebut jelas.

"Namun faktanya, banyak yang ujug-ujug masuk ke wilayah Palu yang tidak ada koordinasi, tidak ada izin ya kita harus atur itu," ungkap Sutopo.

Bantuan yang diberikan pun dibatasi pemerintah.

Baca: Kubu Jokowi Sindir Kubu Prabowo Tidak Perlu Bermanja-manja dan Baper

Pemerintah hanya menerima bantuan berupa transportasi udara, genset, tenda, dan water treatment.

"Di luar itu, kita tidak butuh tenaga SAR, tenaga medis atau yang lainnya. Ini juga sama, terkait dengan LSM asing, karena kebanyakan dari LSM asing bukan dari pemerintah," tegas Sutopo.

Seperti diketahui, tim SAR dan tenaga kemanusiaan dari luar negeri dilaporkan kecewa dengan kebijakan pemerintah Indonesia yang membatasi bantuan dan relawan asing masuk ke wilayah bencana di Palu, Sulawesi Tengah.

Dilansir The Guardian, Selasa (9/10/2018), sejumlah relawan asing mengaku terkejut dan bingung ketika diminta pulang oleh otoritas lokal.

Tim Costello, ketua advokasi untuk organisasi sukarelawan World Vision, menyebut pengumuman pemerintah Indonesia “sangat aneh”.

Baca: Kisah Merry Jadi Asisten Raffi Ahmad: Terima Endorse, Gaji Puluhan Juta dan Beli Mobil

Dirinya menilai kebijakan itu menyulitkan relawan asing membantu para pekerja dan sukarelawan dari Indonesia.

"Wartawan asing bebas untuk berkeliling dan meliput, sementara tenaga kemanusiaan asing yang membawa pengalaman dan bantuan kepada staf lokal untuk penanganan trauma usai tsunami tidak," kata dia kepada ABC.