TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah belum memutuskan mengambil tawaran dari Bank Dunia sebesar Rp 15 triliun, untuk pemulihan sejumlah wilayah di NTB dan Sulawesi Tengah setelah dilanda gempa bumi serta tsunami.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang Brodjonegoro‎ mengatakan, komitmen tawaran pinjaman sudah ada dari pihak luar dan penarikan utang tersebut tergantung kondisi dilapangan, apakah dibutuhkan atau tidak.

"Tapi intinya kita terbuka kepada semua opsi yang penting proses rekonstruksi berjalan lancar dan kita harapkan bisa selesai kurang dari 2 tahun," ujar Bambang di komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (16/10/2018).

Menurut Bambang, penanganan dampak gempa dan tsunami di Donggala, Sigi, dan Palu, saat ini masih dalam tahap rehabilitasi dengan membangun hunian sementara atau huntara dan selanjutnya tahap rekonstruksi.

"Jadi ada tiga wilayah yang nanti akan dibuat relokasi apabila proses rekonstruksi dimulai," papar Bambang.

Lebih lanjut Bambang mengatakan, dalam penanganan tanggap darurat pemerintah menggunakan dana dari APBN dan hibah dari berbagai pihak luar negeri maupun dalam negeri.

"Hibah untuk tanggap darurat sebenarnya sudah kira-kira di atas 50 juta dolar AS untuk tanggap darurat," ucap Bambang.

Diketahui, pada hari terakhir pertemuan bank dunia IMF-WB 2018 di bali, Bank Dunia kembali memberikan tambahan bantuan untuk membantu korban gempa di Lombok dan Sulawesi Tengah.

Chief Executive Officer Bank Dunia, Kristalina Georgieva yang hadir di acara IMF-WB 2018 menjelaskan dana tersebut diharapkan dapat membantu proses rekonstruksi pasca bencana.

"Bank Dunia menyedikan pinjaman hingga 1 miliar dolar AS kepada pemerintah Indonesia. Untuk digunakan, apa yang mereka anggap penting dan prioritas," kata Kristalina.

Sebelumnya bank dunia telah menyalurkan bantuan sebesar 5 juta dolar AS saat Kristalina Georgieva, dan Wakil Presiden Jusuf Kalla mengunjungi Palu, Jumat 12 Oktober 2018.

Adapun paket bantuan tersebut termasuk untuk membiayai pembangunan kembali sejumlah fasilitas publik utama dan aset-aset infrastruktur seperti rumah sakit, sekolah, jembatan, jalanan, tol, hingga infrastruktur suplai air bersih.

Nantinya ada juga paket bantuan berupa transfer tunai bagi 15 ribu keluarga masyarakat miskin yang terdampak gempa dengan rentang waktu antara enam bulang hingga setahun dari bencana.

"Penambahan sistem perlindungan sosial tersebut didesain dalam rangka membantu ekonomi dan pekerja lokal selama fase recover dan untuk mencegah dampak jangka panjang terhada human capital," tutur Christalina.