TRIBUNNEWS.COM, BANJARMASIN - Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik Kementrian Kominfo bekerjasama dengan Kaukus Media dan Pemilu serta PWI Kalsel menggelar Editor's Forum dengan tema Media bermartabat untuk Pemilu Berkualitas, di Hotel Mercure Banjarmasin, Selasa (16/10/2018).

Pada forum ini hadir perwakilan gubernur Kalsel, Dirjen Kementerian Kominfo, beberapa SKPD, Forkopimda serta pemimpin redaksi dan wartawan sejumlah media.

Kegiatan dibuka Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik, Rosarita Niken Widiastuti dilanjutkan dengan pemaparan sejumlah narasumber antara lain Agus Sudibyo, Ninok Leksono, Nurjaman Mochtar.

Pada kesempatan itu, Koordinator Kaukus Media dan Pemilu, Agus Sudibyo mengingatkan kepada wartawan media cetak, elektronik dan online untuk menjaga sekaligus memeriahkan Pemilu.

Baca: Luhut Klaim Koreksi Jari Bos IMF Demi Tunjukan Indonesia Nomor Satu, Terkuak Fakta Ini

Ia menjelaskan menjaga dan memeriahkan itu dalam artian berpartisipasi secara positif serta tidak menyebarkan berita hoax dan ujaran kebencian.

“Kami akan mengunjungi provinsi lain untuk menularkan kesantunan bermedia ini, itu yang menjadi tujuan kita dalam hal ini wartawan dan masyarakat menjadi sasaran,” katanya.

Ia mengatakan, masyarakat yang menjadi nitizen harusnya bermedia sosial secara bermartabat, dengan tujuan, berita hoax dan ujaran kebencian tidak disebarkan dan tidak sampai mempengaruhi masyarakat.

Menurutnya berita hoax dan ujaran kebencian ini adalah situasi yang sangat tidak kondusif.

Maka, ia mengajak masyarakat dan media untuk menjaga situasi tersebut agar tidak menjadi pola yang menasional.

Adapun Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik, Rosarita Niken Widiastuti menyampaikan, forum ini dalam rangka mewujudkan pers yang menjadi penjaga keutuhan nasional dan menyajikan pemberitaan yang meneduhkan masyarakat,

"Media berperan penting dalam demokrasi suatu negara. Namun sekarang pilar demokrasi itu tidak lagi empat tapi lima yaitu terdiri eksekutif, legislatif, yudikatif, pers, media sosial," jelasnya dilansir Banjarmasin Post.

Dipaparkannya, pers dan media sosial (medsos) itu serupa tapi tak sama.

Pers memproduksi berita yang sesuai etika jurnalistik, melalui berbagai tahapan terverifikasi oleh redaktur dan pemimpin redaksi.

Sedangkan medsos tidak ada verifikasi, kecuali diri kita sendiri yang memverifikasi.

Semua orang bisa memproduksi berita medsos dengan penyebaran yang masif.

"Di medsos, semua orang bisa jadi 'pemilik media. Misal kreator konten digital punya follower 10 ribu atau seorang selebritis punya jutaan follower, begitu banyak yang bisa membaca informasi disampaikan," ungkapnya.

Berbeda dari media mainstream yang mempunyai dewan pers untuk meluruskan dan mengarahkan produk pers sesuai kode etik jurnalistik. Sementara tidak ada dewan medsos.

Hal ini perlu dipikirkan Kaukus media untuk perlunya ada kode etik medsos.

"Medsos bisa jadi media informasi, promosi, rekreasi, tapi juga menyebarkan hoax, ujaran kebencian, provokasi, intoleran, terorisme, radikalisme. Ini bisa memicu kemarahan yang berimbas di dunia nyata. Sebab itu pers harus bisa menjaga pemberitaannya agar masyarakat selalu tenang dan nyaman menerima informasi," katanya.