TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - ‎Presiden Joko Widodo menggelar pertemuan dengan sejumlah jajarannya terkait perkembangan proses rehabilitasi dan rekonstruksi Lombok pasca gempa di ruang tunggu Bandara Internasional Zainuddin Abdul Madjid, NTB, Kamis (18/10/2018).

Dalam pertemuan tersebut, Jokowi ingin mendengar langsung mengenai permasalahan pencairan bantuan dana pemerintah untuk masyarakat yang dilaporkan terkendala prosedur birokrasi yang rumit dan berbelit.

"Saya juga minta dari Pak Gubernur, Ibu Wakil Gubernur, dan Pak Bupati serta Wali Kota mengenai pemberian untuk dana rehabilitasi dan rekonstruksi untuk masyarakat yang saya dengar pencairannya kemarin-kemarin sangat rumit," kata Jokowi dalam keterangan Biro Pers Kepresidenan.

Terkait hal itu, Jokowi sebelumnya sudah memutuskan penyederhanaan prosedur pertanggungjawaban penggunaan bantuan dana pemerintah agar masyarakat segera memperoleh dana bantuan untuk membangun kembali rumahnya yang mengalami kerusakan.

Tercatat dari 17 prosedur yang sebelumnya harus dilalui, kini masyarakat hanya harus menempuh 1 prosedur sederhana saja.

"Sudah kita putuskan bahwa dari 17 prosedur yang sebelumnya diberikan, itu menurut saya sangat rumit dan berbelit, kemarin diputuskan kita pangkas hanya 1 prosedur tanpa mengurangi akuntabilitas," ucapnya.

Baca: Geledah Rumah Bupati Bekasi, KPK Sita Uang Yuan dan Rupiah Dengan Total Lebih Dari 100 Juta

Dalam rapat tersebut, Presiden didampingi Ibu Negara Iriana Joko Widodo juga mendengarkan pemaparan dari Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, terkait perkembangan tahap rehabilitasi yang saat ini sedang berjalan di Lombok.

Kepada Presiden, Basuki menjelaskan soal perbaikan fasilitas umum yang kini sudah banyak yang diselesaikan. Selain fasilitas umum seperti rumah sakit dan puskesmas, Kementerian PU juga sedang menangani perbaikan sekolah-sekolah, rumah ibadah, dan sejumlah sarana lainnya termasuk rumah-rumah milik warga.

"Tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Menteri PU, untuk fasilitas umum sudah banyak yang selesai. Saya kira ini yang perlu diketahui," ujar Presiden.

Presiden mengatakan, kunjungannya kali ini salah satunya juga ingin memastikan bahwa bantuan dana pemerintah betul-betul dapat dengan mudah dicairkan dengan diterima oleh masyarakat setelah penyederhanaan prosedur pencairan beberapa waktu sebelumnya.

"Sekarang saya mau melihat setelah prosedur dijadikan satu, apakah masih ruwet atau tidak. Tadi Pak Gubernur dan Ibu Wakil Gubernur menyampaikan sudah mulai cair ada 5.000. Nanti akan tambah lagi," tuturnya.

Turut hadir dalam rapat tersebut antara lain, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita, Gubernur NTB Zulkieflimansyah, Wakil Gubernur NTB Sitti Rohmi Djalilah, dan Bupati Lombok Utara Najmul Akhyar, Bupati Lombok Barat Fauzan Khalid, Walikota Mataram Ahyar Abduh, dan Wakil Bupati Lombok Tengah Lalu Pathul Bahri.