TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kasus jual beli jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon yang baru-baru ini ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjawab curiga Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo selama ini.

Tjahjo bercerita, sejak beberapa hari terakhir, Bupati Cirebon Sunjaya Purwadisastra sering menghubunginya via telepon. Sunjaya meminta supaya Tjahjo segera memproses permohonan pergantian sejumlah satuan kerja perangkat daerah (SKPD).

Baca: Ramalan Zodiak Jumat 26 Oktober 2018: Gemini akan Bahagia, Libra Penuh Ide Baru

"Jujur, saya curiga. Sudah 3-5 hari terakhir, Pak Bupati telepon saya terus. Dia minta izin saya untuk mengganti beberapa SPKD dia," ujar Tjahjo saat dijumpai di Kompleks Istana Presiden, Jakarta, Kamis (25/10/2018).

Baca: Di Kota Semarang Ada Gerakan Tangkap Tikus, Hasilnya 12 Ribu Tikus Tertangkap

"Saya saat itu masih dalam kesibukan ya, makanya belum saya terima," lanjut dia. Namun, Tjahjo menyampaikan kepada Sunjaya jika ingin mengganti SKPD, maka ikuti saja ketentuan peraturan yang ada, yakni berkonsultasi terlebih dahulu dengan Gubernur Jawa Barat.

"Dulu yang menentukan Mendagri. Tapi sekarang, saya serahkan kepada gubernur karena yang mengetahui SDM kan gubernur. Mendagri jadinya hanya teken SK saja siapa, sudah enggak mikir siapa orangnya lagi," lanjut Tjahjo.

Setelah Tjahjo mendengar informasi penyidik KPK melakukan OTT atas tujuh orang pada Rabu malam, dan salah satu di antaranya sang bupati, Tjahjo menduga kuat permintaan Sunjaya melalui telepon itu ada kaitannya dengan kasus yang ditangani KPK itu.

Saat ini, Tjahjo sedang mempersiapkan surat keputusan (SK) pengangkatan Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupetan Cirebon menjadi pelaksana tugas bupati Cirebon.

"Sekarang (Bupati Cirebon) masih dalam proses pemeriksaan. Begitu nanti ada pengumuman resmi (penetapan status tersangka) lalu yang bersangkutan ditahan, agar pemerintahan Cirebon tidak berhenti, kami sedang mempersiapkan SK-nya. (Plt bupati) sekda ya, karena wakil bupatinya saat ini sedang mencalonkan diri sebagai anggota DPR RI," ujar Tjahjo.

Kemendagri juga sudah berkomunikasi dengan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil terkait SK itu. Dengan demikian, ketika KPK mengumumkan penetapan Sunjaya sebagai tersangka pada Kamis siang hingga sore ini, SK langsung dikirim ke Pemerintah Provinsi Jawa Barat agar Plt Bupati Cirebon dapat dilantik pada Kamis malam.

"Yang penting jangan ada kekosongan tanggung jawab pemerintahan," ujar Tjahjo.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Tjahjo: Saya Curiga, Bupati Cirebon Telepon Saya Terus...", 
Penulis : Fabian Januarius Kuwado