OTT Kepala Daerah, Wapres Ingatkan Agar Eksekutif dan Legislatif Tak Banyak Lakukan Negosiasi
Jusuf Kalla merespon terkait banyaknya korupsi yang menjerat kepala daerah akhir-akhir ini.
Penulis: Rina Ayu Panca Rini
Editor: Johnson Simanjuntak
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Wakil Presiden Jusuf Kalla merespon terkait banyaknya korupsi yang menjerat kepala daerah akhir-akhir ini.
Ia berharap antara eksekutif dan legislatif atau kepala daerah dan DPRD, tak banyak lakukan negosiasi dalam memutuskan izin maupun proyek.
Ujar JK, ada pergeseran tugas DPR kini bila dibandingkan dengan tugas DPR jaman dulu, di mana legislatif dahulu tak mengatur banyak hal seperti sekarang.
"Orang sering tanya saya (Jusuf Kalla), kenapa sekarang anggota DPR banyak ditangkap dulu tidak, ya jelas saja zaman dulu DPR tidak ada fungsinya, tidak ngatur proyek, tidak ngatur angka-angka, dulu pemerintah bikin APBN bicara formal langsung diketok di DPR," kata Jusuf Kalla di Istana Wapres RI, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (25/10/2018).
"Sekarang negosiasi dulu baru bisa. Itu akhirnya menyebabkan selalu kalau ada korup atau proyek itu terjadi antara eksekutif dan legislatif, selalu bersamaan," sambung dia.
Baca: Audiensi TKN ke Bawaslu Bahas Soal Kunjungan ke Pesantren
JK menyebut korupsi-korupsi itu membuat kekhawatiran dalam bernegara dan berbangsa.
Sejumlah kasus menjerat kepala daerah akhir-akhir ini
Mulai dari kasus suap Wali Kota Malang dan 41 anggota DPRD Malang, kemudian korupsi Bupati Kabupaten Malang.
Baca: Prabowo Lama Hidup di Luar Negeri, Sudjiwo Tedjo: Dia Cinta Banget Sama Negerinya Atau Benci Sekali?
Tak jauh dari itu, korupsi perizinan menjadikan Bupati Kabupaten Bekasi menjadi tersangka, hingga yang teranyar adalah Bupati Cirebon.
"Dan itu tidak ada yang satu, apapun kasus korupsi itu selalu bersamaan dengan eksekutif. Karena itu lah kekhawatiran kita yang terjadi dalam proses-proses kenegeraan kita," ujar Kalla dihadapan peserta pembekalan Lemhanas RI.
Ia mengatakan, sudah menjadi fungsi DPR mengusahakan kepentingan rakyat, namun tetap wajib dilakukan pengawasan atas kinerja wakil rakyat itu.
"Dia (Wakil Rakyat) punya kinerja di DPR, kalau di DPR dia ikut mengusahakan suara rakyat maka itu partai yang baik. Tentu itu semuanya menjadi bagian kita untuk memperbaiki kondisi kita," jelas dia.