TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sejumlah pengamat menilai persoalan selisih data beras pemerintah dengan Badan Pusat Statistik perlu diperhatikan oleh penegak hukum, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Pengamat politik dari Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komarudin dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta,  Kamis (25/10/2018), menilai, perbedaan data ini merupakan persoalan yang berlarut-larut dan selalu muncul dari tahun ke tahun serta berujung pada tahun politik. 

Baca: Presiden Jokowi: Saya Bukan Seorang PKI!

Ujang Komarudin memandang, sangat sulit mengkampanyekan keberhasilan dan kesuksesan pemerintah jika sumber datanya berbeda.

"Mengkritik itu tergantung momentumnya. Sekarang sudah ada momentum karena data yang tidak sama itu tidak mampu dituntaskan meski sempat disebut akan diselesaikan," katanya.

Ia menilai, kalau berbicara mengenai pemerintah yang profesional, yang bekerja berdasarkan intergritas dan kepatutan, jika memang indikasi korupsi terbukti dilakukan tidak ada masalah presiden melakukan evaluasi. 

Sementara itu, Koordinator Divisi Riset Indonesia Corruption Watch (ICW) Firdaus Ilyas berpendapat bahwa kejadiannya ini harusnya dinvestigasi secara komprehensif lagi. 

Firdaus mengemukakan, ICW mendorong pihak yang memiliki wewenang dalam penindakan korupsi, yakni KPK untuk menindaklanjuti hal ini.

Selain itu, ujar dia, KPK didorong untuk melakukan pengecekan silang yang menyeluruh secara objektif berdasarkan dua data tersebut.

Artikel ini telah tayang di Wartakotalive dengan judul KPK Didorong Awasi Selisih Data Beras Nasional