Laporan Wartawan Tribunnews.com, Yanuar Nurcholis Majid

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA- Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) DPP PAN, Faldo Maldini menyebut kebijakan Presiden Jokowi untuk menggratiskan biaya tarif tol Jembatan Suramadu sarat akan muatan politis.

"Ya kalau kita sih kalau saya melihat di momen seperti sekarang hal tersebut tidak bisa dipisahkan (muatan politis -red)," ujar Faldo, di Djakarta Theater, Jakarta Pusat, Minggu (28/10/2018).

Menurut Faldo hal tersebut wajar karena Jokowi yang notabene capres petanaha, diuntungankan dengan kebijakan yang diambil.

"Petahana punya previllege punya keberkahan untuk menggunakan itu ya silahkan aja bagi kita enggak masalah tapi yang penting bagaimana caranya manfaat yang bagi rakyat Madura dan Surabaya itu benar-benar terasa," ujar Faldo.

"Namun yang jauh lebih penting adalah kita sangat paham itu adalah kemewahan yang dimiliki oleh petahana bahwa mereka bisa mengambil kebijakan ABCD tapi ya its oke," sambungnya.

Baca: Makan Malam Ratusan Dolar di Singapura, Nagita dan Raffi Satu Meja Bareng ART Jadi Sorotan

Sebelumnya jembatan Surabaya-Madura (Suramadu) resmi digratiskan sejak Sabtu (27/10/2018).
Presiden RI Joko Widodo telah resmi membebaskan biaya tarif tol Jembatan Suramadu. Kini Jembatan yang menghubungkan dua pulau itu menjadi jembatan non tol.
"Dengan mengucap bismillah, jalan tol Suramadu kita ubah menjadi jalan non tol biasa," kata Jokowi disambut tepuk tangan hadirin.
Menurut Jokowi, selama ini memang jalan tol memberikan pemasukan bagi negara. Tetapi, pemasukan tersebut tidak selaras dengan pertumbuhan ekonomi di Madura.
"Pertumbuhan ekonomi yang kita inginkan untuk kabupaten-kabupaten yang ada di Madura tidak sebanding dengan pemasukan," kata Jokowi yang meresmikan pembebasan biaya Jembatan Suramadu di atas truk kontainer, Sabtu (27/10/2018).