TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - “Nama Partai Nasdem telah memberi sinyal kuat tentang dominannya pesan-pesan politik tentang demokrasi dalam penyelenggaraan tatakelola partai. Namun sayang, dalam prakteknya sangat melenceng jauh, bahkan keluar dari pondasi utama demokrasi.“

Demikian dikemukakan kader Partai Nasdem Kisman Latumakulita dalam keterangannya kepada wartawan di Jakarta Rabu (7/11/2018) di Jakarta.

Ditambahkan Kisman, berdasarkan Surat Keputusan Menkumham Nomor : M.HH.03.AH.11.01 tertanggal 06 Meret 2013 dan Pasal 21 Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Nasdem, Surya Paloh telah berakhir masa jabatannya sebagai Ketua Umum Partai Nasdem tanggal 06 Maet 2018.

Dengan demikian, menurut dia, semua keputusan yang ditandatangani Surya Paloh setelah tanggal 06 Meret 2018 tidak memiliki landasan hukum.

Sangat sulit untuk dipahami dan dipercaya, kata Kisman, kalau Partai Nasdem sampai bisa mengabaikan kongres dengan alasan apapun.

Bagaimana mungkin, kata dia, nama Partai Nasdem yang merupakan kependekan dari kalimat “Nasional Demokrat” tersebut seperti lupa, tidak tahu atau tidak memahami dan tidak menganggap penting kongres partai sebagai prinsip-prinsip dasar dari mekanisme berdemokrasi.

“Harusnya sebelum tanggal Maret 2018 Partai Nasdem sudah melakukan kongres untuk memilih Ketua Umum Partai yang baru. Sayangnya, sampai hari ini Partai Nasdem belum melakukan kongres untuk memilih Surya Paloh kembali sebagai Ketua Umum. Padahal kongres bisa saja dilaksanakan kurang dari setengah hari seperti Partai Gerindara ketika memilih Prabowo Subianto sebagai Ketua Umum pada 6 Februari 2015 ,” ujar Kisman.

Menurut Kisman, kondisi ini membuat Surya Paloh kini kehilangan legitimasi sebagai tokoh politik dan demokrasi.

Menurut dia, setelah mengetahui kondisi Surya Paloh dan Partai Nasdem yang ademokrasi ini, publik bisa saja membuat penafsiran yang bercama-macam.

"Kalau meminjam instilah temanku Pandapotan Lubis, “apa kata dunia” kalau partai politik sampai mengabaikan kongres,” kata Kisman.

"Padahal kongres atau munas adalah forum pengambil keputusan tertinggi partai atas jabatan Ketua Umum. Selain itu, sebagai ajang perbaikan dan perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga sesuai kebutuhan politik kekinian. Kongres juga sebagai wadah untuk mengevaluasi kepengurusan partai selama lima tahun masa tugasnya,” kata Kisman