TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sikap Partai Demokrat yang membebaskan kadernya untuk menentukan pilihan pada Pemilihan Presiden 2019 dinilai menunjukkan ketidakseriusan mendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Penilaian ini muncul setelah Ketua Fraksi Partai Demokrat di DPR Edhie Baskoro Yudhoyono alias Ibas mengakui, ada kader yang punya sikap berbeda dengan partai, yaitu mendukung capres dan cawapres nomor urut 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

Hal itu khususnya terjadi pada kader-kader yang berada di daerah.

"Kami sudah sangat mengetahui, survei internal Partai Demokrat menyatakan memang mayoritas memilih Pak Prabowo, tetapi ada juga yang sesuai dengan cultural wilayah setempat itu memilih Pak Jokowi," kata Ibas saat dalam acara Pembekalan Caleg DPR RI Partai Demokrat di Hotel Sultan, Jakarta, Minggu (11/11/2018).

Beberapa kader Demokrat bahkan sudah ada yang secara terbuka mengungkapkan dukungan kepada Jokowi-Ma'ruf.

Baca: Pengamat: Demokrat Masih Cukup Percaya Diri Tak Perlu Cari Gantungan Politik

Nama-nama itu antara lain Gubernur Papua Lukas Enembe, mantan Gubernur Nusa Tenggara Barat Muhammad Zainul Majdi atau Tuan Guru Bajang, dan Deddy Mizwar.

Ibas mengatakan, Demokrat merupakan partai yang demokratis.

Oleh karena itu, Demokrat tidak akan menjatuhkan hukuman kepada kader yang berbeda pilihan.

"Sekarang kami tidak bisa memberikan punishment. Kami hanya bisa menyerukan, tetapi kalau memberikan punishment tidak bisa," kata dia.

Sebelumnya, sikap Demokrat yang tidak solid mendukung Prabowo-Sandi juga terlihat dari sikap SBY yang tak pernah hadir dalam rapat koalisi.

Wakil Sekjen Partai Demokrat Andi Arief juga beberapa kali melontarkan kritik kepada Prabowo-Sandiaga.

Benarkah Demokrat setengah hati?

Saat dihubungi, Rabu (15/11/2018) pagi, Andi Arief mengatakan, partainya tetap berkomitmen mendukung Prabowo-Sandi di pilpres.

Meski demikian, Partai Demokrat memang mementingkan kemenangan di pemilu legislatif terlebih dahulu. Partai berlambang mercy itu memasang target 15 persen suara di Pemilu Legislatif 2019.