Banyak Peserta Tak Lolos SKD CPNS 2018, Wapres JK Sebut Kesenjangan Pendidikan
Ia menerangkan, sesuai laporan Menpan RB Saifrudin, dari 4 juta melamar yang lulus adminitrasi 1,8 juta.
Penulis: Rina Ayu Panca Rini
Editor: Johnson Simanjuntak
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Wakil Presiden Jusuf Kalla menyebut, banyaknya peserta CPNS 2018 tak lolos tes Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) menunjukan, terjadi kesenjangan pendidikan di Pulau Jawa dan di luar Jawa.
Hal itu disampaikan, Jusuf Kalla saat memberikan keynote speech Tempo Economic Briefing, di Ritz Calton Hotel, Jakarta Selatan, Kamis (15/11/2018).
Ia menerangkan, sesuai laporan Menpan RB Saifrudin, dari 4 juta melamar yang lulus adminitrasi 1,8 juta.
Kemudian dari 1,8 juta tersebut, yang lulus tahapan SKD sementara hanya 8 persen atau 100 ribu.
"8 persen itu berarti 100 ribu, sedangkan yang dibutuhkan 200 ribu. Dan sangat terjadi perbedaan-perbedaan, antara yang terbaik dan yang di belakang. Artinya tingkat pendidikan kita mengalami GAP yang besar antara jawa dan luar jawa, GAP yang besar," kata Jusuf Kalla.
Sementara itu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Syafruddin menegaskan tak ada ujian ulang meski banyaknya peserta calon pegawai negeri sipil atau CPNS 2018 yang tak lolos dalam tahap SKD.
Syafruddin menambahkan, saat ini panitia seleksi nasional (Panselnas) sedang mencari solusi terkait permasalahan tersebut.
Baca: Nizar Bantah Tudingan Kapitra bahwa Prabowo-Sandi Terlibat Reuni 212
"Diulang enggak ada uangnya, (tidak ada) anggarannya," ujar Syafruddin di Jakarta, Rabu (14/11/2018).
Berkaca pada tes CPNS 2017 lalu, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB) juga pernah mengungkapkan hal yang sama, terkait kemungkinan penyebab banyaknya peserta luar Jawa banyak yang tak lolos tes CPNS.
Menteri PANRB Asman Abnur menyatakan (4/10/2017), jumlah peserta yang lolos seleksi administrasi di Jawa rata-rata lebih dari 20 persen secara persentase. Sementara, total peserta yang lolos di luar Pulau Jawa tak sampai 5 persen.