Laporan Wartawan Tribunnews.com, Glery Lazuardi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nasir, menegaskan masalah radikalisme, terorisme, intoleransi merupakan bentuk ancaman terhadap Negara Indonesia.

Untuk mencegah hal tersebut, dia menyarankan, agar dilakukan dialog antara sesama komponen bangsa atas persoalan negara dan rakyat.

"Ketika masalah radikalisme, terorisme, kekerasan, intoleransi dan masalah lain menjadi agenda krusial di tubuh bangsa maka kembangkan dialog pemikiran yang cerdas, bijaksana dan menempuh jalan musyawarah untuk pemecahan," kata Haedar Nasir, di Pura Mangkunegaran Surakarta, pada Minggu (18/11/2018) malam.

Sebagai upaya menyelesaikan masalah-masalah itu, kata dia, tidak dapat dilakukan secara parsial. Dia kembali menekankan pentingnya dialog.

Apabila masalah radikalisme, terorisme, intoleransi dan segala bentuk ancaman ke-Indonesiaan dipandang sebagai agenda serius, maka seyogyanya disandra secara objektif agar tidak bersifat parsial, tendensius dan gagal paham.

Selain itu, dia meminta agar tidak menjadikan permasalahan tersebut sebagai proyek dan komoditas. Meskipun, dia menilai, ada sekelompok orang yang apatis karena tidak senang pada sesuatu membuat masalah dan merusak sendi kehidupan bangsa dan negara

"Jangan jadikan masalah tersebut sebagai proyek dan komoditi, karena akan kehilangan objektivitas dalam menyusun format pemikiran dan strategi penyelesaian masalah secara sistemik dan menyeluruh," tambahnya.

Sebelumnya, Organisasi Muhammadiyah merayakan acara Milad Muhammadiyah ke-106 di Pura Mangkunegaran Surakarta, pada Minggu (18/11/2018) malam.

Pada tahun ini, acara Milad Muhammadiyah mengambil tema "Ta'awun Untuk Negeri".

Di kesempatan itu, dilakukan Pencanangan Program Pembangunan Amal Usaha Muhammadiyah di Provinsi NTB dan Provinsi Sulawesi Tengah. Selain itu, diberikan penghargaan Muhammadiyah Awards kepada Wakil Presiden, Jusuf Kalla.

Pada acara itu, juga dilakukan penekanan tombol sebagai tanda launching gambar KH. Ahmad Dahlan dan Nyai Walidah. Penekanan tombol dilakukan oleh Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, Wakil Presiden, Jusuf Kalla, Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir, dan perwakilan dari Pura Mangkunegaran Surakarta.