Inovasi Jokowi di Bidang Pembiayaan untuk Infrastruktur
"Saat kita bicara mengenai infrastruktur, maka tidak mungkin kita menutupnya dari anggaran pemerintah saja. Oleh sebab itu perlu inovasi," ujar Jokowi
Penulis: Srihandriatmo Malau
Editor: Imanuel Nicolas Manafe
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Srihandriatmo Malau
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Saat menghadiri Leaders Retreat dan Working Lunch dalam rangkaian KTT APEC 2018 di Papua Nugini, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan perlu ada inovasi dalam pembiayaan infrastruktur. Sehingga tidak hanya berpatok dari anggaran pemerintah saja.
"Saat kita bicara mengenai infrastruktur, maka tidak mungkin kita menutupnya dari anggaran pemerintah saja. Oleh karena itu perlu inovasi," ujar Jokowi, Minggu (18/11/2018).
Baca: Hari Pertama KTT APEC 2018, Presiden Jokowi Hadiri Sejumlah Kegiatan
Hal tersebut juga disampaikan Presiden Jokowi dan mulai dibahas pada saat Pertemuan Tahunan International Monetary Fund (IMF) dan World Bank di Bali, 5 minggu lalu.
Blended finance merupakan salah satu Inovasi yang perlu mendapat dukungan.
Dalam forum tersebut, Presiden Jokowi juga menuturkan bahwa saat ini dunia sudah masuk pada era digital di mana e-commerce dan sosial media itu sudah ada di mana-mana.
Oleh karena itu, Presiden Jokowi mengatakan terjadi pergeseran besar dari konsumsi barang menjadi konsumsi pengalaman.
Konsumen di seluruh dunia jadi mengincar pengalaman petualangan dan hiburan
Saat ini, pertumbuhan parawisata dunia, sekitar 7 persen atau dua kali lipat dari laju ekonomi dunia yang hanya sekitar 3,5 persen.
Bloomberg menghitung bahwa dalam 15 sampai 25 tahun ke depan, 1 dari 4 lapangan kerja baru datangnya dari sektor pariwisata.
Selain ekonomi digital dan ekonomi maritim, Presiden mengusulkan isu pariwisata dan lifestyle dapat masuk agenda APEC pasca-Bogor.
Selain itu Presiden Jokowi menuturkan, saat ini dunia sudah memasuki era Revolusi Industri 4.0. Siklus baru ini, menurut Presiden membuka peluang untuk menyesuaikan orientasi pembangunan.
“Dalam 30 tahun mendatang, dalam visi APEC Post Bogor, pengurangan ketimpangan harus mendapat prioritas,” tuturnya.
Terkait pembangunan manusia, Kepala Negara memandang, setiap manusia harus diberdayakan, sehingga dapat ikut berkontribusi dan merasa menjadi bagian dari pembangunan.
Untuk itu, Indonesia telah menyusun peta jalan Kebijakan Ekonomi dan Pelatihan Vokasi di Indonesia tahun 2017-2025.
Baca: Presiden Jokowi Tiba di Papua Nugini untuk Hadiri KTT APEC
“Untuk memaksimalkan manfaat ekonomi digital, reformasi struktural harus dilakukan. Reformasi ini diperlukan untuk meningkatkan investasi di bidang ekonomi digital, pemberdayaan UMKM, dan mempersiapkan sumber daya manusia yang digital ready,” kata Presiden Jokowi.
Di penghujung pernyataannya, Presiden menegaskan bahwa Pemerintah Indonesia akan melanjutkan investasi untuk sumber daya manusia.