Akses berita lokal lebih cepat dan mudah melalui aplikasi TRIBUNnews
X
Tribun
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Redaksi
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Pengelolaan Pelabuhan Seharusnya Berlandaskan Semangat Konstitusi Bukan Liberalisasi Asing

Negara wajib hadir dalam pengelolaan gerbang ekonomi yang tata kelolanya berdampak langsung kepada rakyat.

Pengelolaan Pelabuhan Seharusnya Berlandaskan Semangat Konstitusi Bukan Liberalisasi Asing
Harian Warta Kota/Henry Lopulalan
DEMO JICT - Pegawai PT Jakarta Internasional Conterner Terminal (JICT) berdemo di depan Istana Negara, Jalan Medan Merdeka Utara, Rabu (8/7/2015). Mereka meminta kepada Presiden Jokowi menghentikan proses perpanjangan konsesi PT JICT oleh Pelindo II yang lebih mengedepankan aksi koporasi ketimbang berdaulat atas aset sterategi nasional. Warta Kota/henry lopulalan 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengelolaan pelabuhan nasional yang menyangkut hajat hidup rakyat Indonesia harus dilakukan berlandaskan semangat konstitusi bukan liberalisasi asing yang membahayakan kedaulatan dan hilangnya potensi ekonomi nasional.

Ini benang merah diskusi penyelamatan aset pelabuhan nasional dan bedah buku Melawan Konspirasi Global di Teluk Jakarta diadakan di kedai kopi nikmat di Medan awal pekan lalu.

“Pengelolaan pelabuhan secara konstitusional adalah semangat nasionalisme yang murni,” kata Ahmad Khoirul Fata.

Dikatakannya, negara wajib hadir dalam pengelolaan gerbang ekonomi yang tata kelolanya berdampak langsung kepada rakyat.

Celakanya fakta yang sebaliknya justru terjai pelabuhan peti kemas terbesar di Indonesia JICT dan Koja yang dijual ke perusahaan asing Hutchisom untuk 20 tahun kedepan tanpa ada urgensi.

“Akibatnyta potensi ekonomi nasional yang besar dan kedaulatan atas aset strategis bangsa hilang total,” kata  penulis Buku ‘Melawan Konspirasi Global Di Teluk Jakarta.

Baca: SP JICT Dinilai Berhasil Terapkan Model Social Movement Union

Ahmad menyebut terjadi Konspirasi penjualan  JICT dan Koja merugikan negara hingga trilyunan.

“Kita punya sejarah panjang dalam mengelola laut, kok sekarang kita tidak mengelola sendiri, kenapa lagi harus diserahkan asing?,” katanya.

Ahmad Arief Tarigan, Pendiri Swarnabhumi Institute menyebut saat ini gerakan pekerja pelabuhan Tanjung Priok menjadi nahkoda dalam penyelamatan aset pelabuhan nasional.

“Publik wajib mendukung. Secara pribadi, kawan-kawan gerakan mahasiwa Sumatera akan memback up apapun resikonya,” katanya.

Halaman
12
Editor: Eko Sutriyanto
Ikuti kami di
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas