Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Direktur Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) Boni Hargens meminta Badan Pengawas Pemilu untuk mengawasi dan mengevaluasi Reuni Akbar 212 yang akan digelar esok, Minggu (2/12/2018).

Karena menurutnya reuni tersebut merupakan gerakan oposisi politik.

Terlebih jika calon presiden Prabowo Subianto menghadiri reuni yang bakal digelar di Monas, Jakarta Pusat.

"Kami meminta supaya Bawaslu harus turun untuk mengevaluasi gerakan ini besok apakah 212 ini bagian dari curi start kampanye atau tidak. Nah itu nanti dievaluasi apalagi nanti kalau Pak Prabowo hadir itu akan menjadi semakin politis gerakan 212 besok," ujar Boni di Gado-Gado Boplo Satrio, Kuningan, Jakarta Selatan, Sabtu (1/12/2018).

"Sehingga sekali lagi ini gerakan oposisi dan akan menjadi kampanye politik dan melanggar ketentuan soal waktu kampanye dari kpu itu apabila besok capres Prabowo Subianto hadir di sana," katanya.

Baca: Sudirman Said Sebut Leadership Jokowi Belum Mampu Halau Praktik Korupsi

Senada dengan Boni, politisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Guntur Romli menyebut Reuni Akbar 212 kemungkinan dijadikan ajang kampanye oleh pasangan capres-cawapres Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Dia meminta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) turun tangan memantau kegiatan tersebut.

"Bawaslu harus tegas di sini. Tegas pada kelompok ini. Kita lihat tokohnya deh, semua tokoh-tokoh penting di tim Prabowo, sekarang mereka tokoh penting di reuni ini. Ini tidak bisa dipisahkan, reuni ini sebagai gerakan mememangkan Prabowo-Sandi," ujarnya.

"Fakta yang nyata bahwa panitia Reuni 212 berasal dari Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi. Ada Slamet Ma'arif, ada Muhammad Al Khaththath, ada Neno Warisman, ada Yusuf Martak itukan tokoh-tokoh di timnya Prabowo dan sekarang mereka bikin Reuni 212 itu," imbuhnya.

Untuk itu, aktivis Nahdlatul Ulama itu yakin acara Reuni 212 murni untuk ajang kampanye memenangkan Prabowo-Sandi, bukan gerakan perjuangan agama.

"Mereka tidak bisa gunakan ini sebagai kedok, ini gerakan moral, gerakan agama, nggak. Ini adalah gerakan politik mendukung Prabowo menggunakan agama untuk menyerang pemerintah yang sah," ujar Romli.