Komisi V DPR RI mendorong proses rehabilitasi dan rekonstruksi berbagai infrastruktur yang rusak pasca bencana gempa, tsunami dan likuifaksi di Palu, Sigi dan Donggala, Sulawesi Tengah dilakukan melalui proses perencanaan yang baik dan sesegera mungkin.

Demikian dikemukakan Wakil Ketua Komisi V DPR RI Sigit Sosiantomo saat memimpin Kunjungan Kerja Spesifik meninjau tiga titik lokasi terdampak bencana antara lain Bandara Mutiara SIS Al Jufri, Jembatan Kuning dan Pelabuhan Pantoloan, di Palu, Sulteng, Kamis (29/11/2018).

“Saya ingin mengapresiasi gerak cepat pemerintah dalam menangani bencana alam gempa, tsunami dan likuifaksi di Palu. Kami melihat dua bulan setelah bencana kehidupan masyarakat Palu mulai menggeliat dan berangsur-angsur normal," puji Sigit usai meninjau Pelabuhan Pantoloan. 

Legislator PKS ini menambahkan beberapa hal yang menjadi perhatian Komisi V DPR RI adalah pembangunan kembali Jembatan Kuning yang terputus, Pelabuhan Pantoloan sebagaimana bisa dilihat masih belum selesai relokasi crane yang roboh, serta perbaikan Bandara Mutiara SIS Al Jufri yang mengalami rusak cukup parah.

“Saya kira masalah crane ini harus segera diselesaikan agar kapasitas bongkar muat pelabuhan bisa kembali normal. Karena dengan kondisi saat ini kapasitas bongkar muat hanya 30 persen. Kita berharap pihak Pelindo IV bisa segera mengoptimalkan kembali kinerjanya," tukas Sigit didampingi jajaran Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dan Pelindo IV.

Legislator asal Daerah Pemilihan Jawa Timur I ini mengemukakan dalam rapat-rapat Komisi V DPR RI dengan Pelindo IV sempat disinggung keinginan menjadikan Pelabuhan Pantoloan ini lebih strategis karena bersinggungan dengan Alur Laut Kepulauan Indonesia II (ALKI II).

“Pelabuhannya dalam bahkan untuk jarak yang sangat panjang. Kita berharap ada master plan baru untuk Pelabuhan Pantoloan ini, sehingga lebih luas area kerjanya untuk menunjang sektor ekonomi Palu yang terus berkembang dan lebih baik lagi," imbuh Sigit.

Sigit menyebutkan, informasi dari Badan Anggaran (Banggar) DPR RI sudah ada alokasi untuk penanganan bencana sekitar Rp 14 triliun. Artinya dari sisi anggaran pemerintah sudah menyiapkan dengan persetujuan DPR RI untuk pembiayaan berbagai pembangunan infrastruktur terdampak bencana agar bisa kembali normal dan dapat digunakan oleh masyarakat.

“Mudah-mudahan bulan ketiga nanti sudah bisa dimulai perbaikan dan pembangunan berbagai infrastruktur utama seperti jembatan, pelabuhan dan bandara," pungkasnya. 

Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI Ke Palu, Sulawesi Tengah ini diikuti Anggota Komisi V DPR RI Rendy Lamadjido, Muhiddin M Said, Hamka B Kady, Bambang Haryo, Sungkono, Abdul Latif Hanafiah, Nurhasan Zaidi, Abubakar Wasahua dan Soehartono. (*)