Laporan Wartawan Tribunnews.com, Rizal Bomantama

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK) Direktorat Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, Tavipiyono memastikan perekaman KTP elektronik di Provinsi Papua khususnya Kabupaten Nduga terus dikebut.

Seperti diketahui bahwa tanggal 2 Desember 2018 lalu terjadi penembakan secara sadis oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) terhadap sejumlah pekerja PT Istaka Karya yang mengerjakan pembangunan jembatan Kali Yigi-Kali Aurak di Distrik Yigi, Kabupaten Nduga, Papua.

Informasi terakhir 19 orang terbunuh dalam peristiwa itu, 2 orang belum ditemukan, dan 4 di antaranya selamat.

Baca: Jokowi Minta Para Menteri Perbanyak Program Pembangunan SDM

Menanggapi kejadian itu Tavipiyono mengatakan pihaknya akan terus melakukan perekaman.

“Kami tidak mundur, terus melakukan perekaman karena kita bertugas di kantor-kantor, di kecamatan,” ujarnya ditemui di Kantor Bawaslu, Jakarta Pusat, Rabu (5/12/2018).

Bahkan menurutnya kejadian itu tak membuat pihaknya meminta pengamanan khusus dari aparat penegak hukum.

Baca: Boni Hargens: Reuni Akbar 212 Curi Start Kampanye Pilpres

“Tidak ada pengamanan khusus, kami tidak minta, kami hanya mengimbau hati-hati saja,” ucapnya.

Tavipiyono mengatakan pihaknya optimis terus melakukan perekaman karena melihat antusiasme yang luar biasa dari masyarakat Papua khususnya di pedalaman.

“Saya sebenarnya ingin tunjukkan bagaimana antusiasnya masyarakat pedalaman di sana, banyak yang tidak pakai baju, banyak yang pakai koteka, tidak sesusah dulu, mereka datang dari berbagai penjuru untuk merekam KTP elektronik meski pun geografisnya sebagian besar pegunungan,” jelas Tavipiyono.

Baca: Geram pada Boni Hargens, Karni Ilyas Acungkan Telunjuk: Ketika Anda Ngomong Cicak Pun Tak Interupsi

Ia pun optimis kejadian tindak kekerasan oleh KKB tak menghalangi target untuk menyelesaikan perekaman KTP elektronik untuk keperluan Pemilu 2019.

“Target kita tinggal menyelesaikan sekitar 2 persen masyarakat Indonesia yang belum merekam yaitu sekitar 5 jutaan penduduk saja, kalau melihat antusiasme masyarakat Papua paling tidak di 10 kabupaten yang sudah kami jangkau, kami yakin di Papua akan segera selesai,” katanya.

Untuk mengakselerasi proses perekaman Tavipiyono mengatakan pihaknya menerjunkan tim khusus perekaman yang dibantu Disdukcapil masing-masing provinsi, kabupaten, kota hingga kecamatan.